Ditulis oleh : Adian Napitupulu, SH
Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan.

TRIBUNNERS - Haposan Napitupulu, Deputi Perencanaan BP Migas, pada 25 Vovember 2010, dikabarkan mengeluarkan memorandum yang ditujukan kepada kepala BP Migas perihal pengembangan Blok Masela.

Dalam surat bernomor 0885/BPA0000/2010/S1 itu pada butir kedua huruf d, Haposan menyampaikan bahwa, "Diperlukan tambahan waktu sekitar 16 bulan untuk melaksanakan FEED FLNG berkapasitas 2,5 MPTA."

Apa yang disampaikan oleh Haposan Napitupulu tahun 2010 lalu tersebut jelas-jelas mendukung pengelolaan blok Masela dalam bentuk kilang terapung (FLNG).

Namun hari ini ketika ia menjadi staf Menko Maritim, sikap Haposan justru berubah 180 derajat.

Haposan kini berbalik mendukung pengelolaan blok Masela dalam bentuk kilang darat.

Ketidak konsistenan sikap yang dilakukan oleh Haposan serupa dengan ketidak konsistenan mantan Dirjen minerba kementrian ESDM, Sukhyar.

Bulan Juni 2014, Sukhyar sebagai Dirjen Minerba bertemu dengan Freeport dan membuat memorandum of understanding antara Freeport dan Indonesia yg diwakili oleh Sukhyar.

Secara substansi MOU itu merupakan persetujuan terhadap perpanjangan kontrak karya Freeport dengan beberapa syarat.

Pada 15 Oktober 2015 menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan surat jawaban pada PT Freeport dengan no 7582/19/ESDM/2015.

Pada point ke 4 surat tersebut merujuk pada MOU antara Freeport dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Minerba saat itu yaitu Sukhyar.

Ketika perpanjangan kontrak Freeport menjadi polemik di masyarakat. Sukhyar justru tidak memberikan penjelasan apapun terkait MOU yang dibuatnya, yang kemudian digunakan oleh menteri ESDM Sudirman Said sebagai rujukan.

Sikap diam Sukhyar justru membuat bola liar yang menggiring opini publik bahwa perpanjangan kontrak Freeport merupakan keinginan Presiden Jokowi.

Polemik yang menjadi bola liar ini tentu tidak akan terjadi jika Sukhyar, yang saat ini konon sudah menjadi salah satu staf Menko Maritim berani berbicara apa adanya serta bertanggung jawab pada MOU yang ditandatanganinya bersama Freeport.

Ketidak konsistenan dua Staf Menko Maritim, Haposan Napitupulu, dan Sukhyar ternyata telah melahirkan polemik baru, yang terkesan mengadu domba dua menteri Jokowi.

Untuk itu maka Komisi VII DPR RI perlu memanggil kedua orang tersebut untuk menjelaskan perpanjangan kontrak Freeport dan blok Masela yang saat ini terlihat sudah kehilangan kronologis obyektifnya.

Langkah Komisi VII ini merupakan kombinasi dari tugas pengawasan dan juga budgeting anggaran, terlebih lagi ada uang yang sangat besar dalam dua kasus ini seperti berapa keuntungan negara dalam divestasi saham Freeport dan berapa cost recovery yang akan dibayarkan negara pada pengelolaan blok Masela.