Pernyataan fungsionaris DPP PDIP Andreas Hugo Parera terkait intruksi tidak boleh bicara, patut kita sesalkan bahkan memalukam karena mengkerdilkan kader-kader PDIP ditengah deparpolisasi yang sedang menimpa PDIP.

Andreaa Hugo Parera dalam pernyataannya menyatakan bahwa pemanasan mesin politik partai belum perlu dilakukan saat ini karena Pilkada masih jauh.

Artinya PDIP hanya berfungsi semata-mata untuk mencari kekuasaan lewat pilkada dan pemilu  dan kekuasaan itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya hanya bagi kesejahteraan partai.

Pernyataan ini bertolak dengan peran dan fungsi partai politik menurut anggaran dasar PDIP dan UU Partai Politik, terutama PDIP yang mesinnya harus berfungsi 24 jam sepanjang tahun, karena harus mengelola bangsa yang begitu besar dengan persoalan yang multi dimensi.

Pendek kata jika mesin PDIP hanya ingin hidup kalau ada pilkada, maka PDIP tidak akan bisa bangkit dari problem deparlolisasi, karena mesin paryainya simatikan oleh pimpinannya sendiri.

Mesin partai harus terus dinyalakan, pimpinan PDIP harus hilangkan gaya-gaya berpolitik yang feodal yang akut.

Jika PDIP mematikan mesin partai dan tidak segera mencabut larangan melalui Instruksi tertulis DPP PDIP, agar kader-kadernya tidak bicara politik tentang Pilkada DKI, maka PDIP sesungguhnya sedang membunuh diri dan menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri, karena sikap demikian dapat dikategorikan sebagai mematikan kreatifitas kader dan  telah melanggar HAM, karena memasung hak-hak dasar kader-kadernya untuk berpikir, berbicara dan berpendapat.

Bahkan PDIP harus mematikan mesin partai hanya karena Ahok memilih jalur independen.

Ini juga semakin membuktikan ketidakdewasaan PDIP dalam berpolitik yang terungkap untuk kesekian kalinya termasuk dalam menyikapi fenomena Ahok memilih jalur Independen dalam Pilkada DKI 2017.

PDIP tidak boleh mendeligitimasi jalur Independen yang konstitusional, sebagai deparpolisasi, hanya karena PDIP sedang mengalami deparpolisasi secara paripurna.

Padahal deparpolisasi yang dialami PDIP adalah secara absolut sebab dari dalam intrnal Partai karena korupsi, tidak konsisten antara ucapan dan tindakan, baik karena ulah pimpinan maupun ulah kadernya sendiri.

Dengan demikian pilihan Ahok memilih jalan independen di satu sisi sebagai langkah cerdas, akan tetapi juga di pihak lain untuk mencerdaskan kader partai politik yang sedang galau akibat deparpolisasi.

Karena itu pilihan jalur independen sebagai wahana pendidikan politik yang sangat berguna bagi partai politik untuk mendewasakan partai politik disaat menghadapi deparpolisasi.

Ahok punyak hak konstitusional untuk memilih jalanya sendiri dan jalan itulah yang akan mengantarkan Ahok kembali memimpin DKI Jakarta 2017.