Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Artikel Opini Denny JA: Akankah Podomoro-Gate Menjadi Titik Balik Ahok dalam Pilkada DKI?
Dalam artikel berikut, Denny JA menyinggung Ahok, Gubernur DKI Jakarta.
Editor: Dahlan Dahi
PENGANTAR REDAKSI:
AKTIVIS, intelektual, dan ahli survei politik Denny JA membagi tautan melalui akun Twitter-nya, @DennyJA_WORLD.
Tautan itu berisi ulasan mengenai kasus yang sedang ramai: Penangkapan Mohamad Sanusi (politisi Gerindra dan anggota DPRD DKI Jakarta) oleh KPK disusul penetapan Ariesman Widjaja, Presiden Direktur Podomoro Land, sebagai tersangka.
BACA
* Updating tentang Kasus Sanusi
* Inilah Ariesman Widjaja, Presiden PT Agung Podomoro Land, Tersangka Penyuap Sanusi
Dalam artikel berikut, Denny JA menyinggung Ahok, Gubernur DKI Jakarta.
Artikel ini dimuat utuh, tidak diedit.
Selengkapnya:
Akankah Podomoro-Gate Menjadi Titik Balik Ahok dalam Pilkada DKI?
Denny JA
DENGAN dijadikannya presdir Podomoro Land sebagai tersangka oleh KPK dalam hubungannya dengan korupsi reklamasi pantai, AKANKAH itu menjadi titik balik citra Ahok dalam pilkada DKI?
Akankah kasus itu bergulir sedemikian rupa, memakan waktu lama, menjadi pusat berita, dan berefek memburuknya opini publik atas Ahok, dari hero ke zero?
Akankah kasus Podomoro berubah menjadi skandal, Podomoro-Gate bagi Ahok? Atau justu berujung membuat nama Ahok lebih harum?
Jawabnya, ini sangat tergantung dari kemahiran Ahok dan teamnya dalam mengelola isu itu.
Ibarat pertandingan bola, kasus Podomoro itu bola lambung di mulut gawang. Jelas striker kesebelasan lain bersemangat menggoalkannya.
Kini tergantung kiper Ahok apakah ia bisa menangkap bola, lalu dengan strategi Catenaccio melakukan pertahanan maha ketat, bahkan balik menyerang dan menggoalkan pertahanan lawan.
Jika secara hukum bisa dibuktikan ada kesalahan Ahok dalam proyek besar reklamasi pantai itu, dan kesalahan ini diputuskan oleh lembaga hukum berwibawa seperti KPK, jelas ini akan menjadi "the beginning of the ending" dari Ahok. Jika ini yang terjadi, Ahok segera masuk museum.
Namun jika tak ada bukti hukum dari institusi legal yang menyeretnya, Ahok tetap bisa survive, bahkan bertambah perkasa, sejauh Ahok dan teamnya mampu meyakinkan publik atas beberapa indikasi.
Di luar kasus hukum, pertarungan opini publik atas Ahok atas kasus Podomoro sudah bergulir. Ke depan, akan semakin bergulir dan menjadi head line opini publik, terutama di social media.
Secara cepat saya melakukan "searching" di Om Google. Ini ada enam jenis berita soal Ahok dalam hubungannya dengan reklamasi pantai yang beredar di social media yang punya efek opini publik.
Tentu banyak lagi berita lain. Namun saya sarikan dalam enam pokok saja.
1) #tangkapAhokgubernurPodomoro kini menjadi trending topic.
Trending topic ini menjadi pertanda awal bahwa isu itu cukup diminati publik, dan sudah ada SMS (Social Media Soldiers) yang menggarapnya.
2) Berita Podomoro sebagai perusahaan yang mendapat banyak keuntungan dari reklamasi pantai. Harga sahamnya naik ketika ijin reklamasi pantai dikeluarkan.
Ini menjadi amunisi bahwa sudah ada pihak yang bertambah kaya akibat keluarnya ijin reklamasi itu.
3) kopi surat Ahok selaku gubernur di bulan desember 2014 yang ikut mengeluarkan (memperpanjang) ijin bagi reklamasi pantai itu.
Ahok berdalih bahwa ijin itu dikeluarkan gubernur sebelumnya Foke. Namun jelas pula di bulan desember 2014, Ahok sendiri selaku gubernur yang memperpanjang ijin itu.
4) Berita gubernur Ahok digugat Walhi dan kesatuan nelayan tradisional karena dianggap melanggar aturan dan menjalankan kebijakan publik yang merusak lingkungan hidup.
Walhi representasi suara kepentingan publik untuk lingkungan hidup yang dihormati. Track recordnya sudah jauh.
Kesatuan nelayan yang merasa terancam nafkahnya merupakan representasi rakyat kecil yang cepat menarik simpati publik.
Gabungan dua kekuatan ini yg melawan gubernur Ahok, apalagi ternyata pengusaha Taipan reklamasi pantai itu kini tersangka KPK, akan menjadi babak baru.
5) Berita bahkan menteri Susi menyatakan ijin Ahok untuk reklamasi pantai itu menyalahi aturan.
Menteri Susi juga tokoh yang diyakini publik kredibilitasnya. Jika ia melawan Ahok untuk isu reklamasi pantai, instink publik akan berdenting; Aha! Apakah ada "udang di balik bakwan" dari semua ijin perpanjangan ini?
6) Berita Ahok ikut menyebut dirinya gubernur Podomoro karena begitu sering ia meminta bantuan Podomoro untuk CSR (Corporate Social Responsibility).
Kedekatan Ahok dengan Podomoro akan segera terkena apa yang disebut "guilty by association." Seandainya Ahok tak bersalah, tapi ia oleh opini publik tetap "disalahkan" karena diasosiasikan dengan si tersangka KPK: Podomoro yg mendapatkan perpanjangan ijin darinya.
Kita menunggu apa yang akan dilakukan Ahok dan teamnya atas kasus reklamasi pantai dan Podomoro.
Jelas Ahok bukan pemain sore. Begitu pula teamnya. Apakah Ahok mampu seperti kesebelasan terkenal Italia di bawah pemain legendaris Paolo Rossi? Di tahun 1982, Rossi sangat telaten menghadapi gempuran lawan, dan mengolahnya menjadi serangan balik mematikan.
Ahok harus meyakinkan publik bahwa ia tak hanya tegas pada rakyat kecil. Tapi ia juga tegas dengan para Taipan yang melanggar aturan. Jika tidak ahok akan menjadi politisi biasa yg melakukan "the politics as usual."
***
LIHAT JUGA
Proyek Teluk Jakarta dan Perusahaan yang Terkait
Inilah Ariesman Widjaja, Presiden PT Agung Podomoro Land, Tersangka Penyuap Sanusi
Inilah Profile Sanusi atau Bang Uci, Politisi Gerindra yang Ditangkap KPK
Foto-Foto Ahok Bersebelahan Duduk dengan Ariesman Widjaja Tersangka Tangkap Tangan KPK
Ahok Merasa Dikhianati Pihak Agung Podomoro Land
Ahok Mulai Curiga Saat Rapat Paripurna DPRD DKI Diundur Tiga Kali
KPK Dalami Keterlibatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Terkait Suap PT APL
Gerindra: Kasus Sanusi Terkait Reklamasi Teluk Jakarta, Bisa Saja Pejabat Pemprov Terkait