Ditulis oleh : Edward 

TRIBUNNERS - Presiden Jokowi diketahui berencana akan membentuk ulang Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan model yang baru.

Padahal sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyatakan akan membubarkan BP Batam dengan berbagai pertimbangan dari pemerintah.

Pascapernyataan itu, Presiden membentuk Dewan Kawasan untuk menangani masalah pengelolaan kawasan Batam.

"Kok sekarang tiba-tiba Darmin malah akan membentuk BP Batam baru yang diiming-imingi bahwa BP Batam baru itu nantinya akan berisi kalangan profesional," ujar Junisab Akbar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

Darmin bahkan menambahkan, BP Batam baru ini akan dibentuk dalam waktu dekat yakni 2-3 hari lagi.

Itu diucapkan Darmin usai rapat koordinasi tentang BP Batam di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Rabu (30/3/2016).

"Kami lihat, ini mirip seperti sesuatu kebijakan yang tidak pas, tidak berdasar dan tidak pada tempanya di era kemajuan teknologi, dan itu seperti mengada-ada," ujarnya.

"Model kerja seperti itu sangat buruk. Kalau memang mau membenahi, untuk apa pemerintah merencanakan pembubaran BP Batam, lalu kemudian melahirkan Dewan Kawasan untuk mengelola Batam. Lantas sekarang malah melahirkan melahirkan BP Batam baru?"

Ia mengaku bertanya-tanya motif dari kebijakan tersebut. 

"Apalagi Darmin menyatakan bahwa sebelum BP Batam baru terbentuk, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan mengaudit BP Batam yang ada saat ini. Sebegitu mudah dan singkatkah BPK melakukan audit sampai melahirkan rekomendasi? Audit model Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) seperti yang akan diterapkan ke BP Batam tidak serendah kualitas yang ada dibenak Darmin. Mengapa Darmin meremehkan proses audit?"

Ia menilai, jika motif pemerintah adalah untuk membenahi Batam, model tersebut sangat kontraproduktif.

"Mengapa Darmin terlalu mengotot seperti dia yang lebih memahami kondisi kewilayahan dan pemerintahan di Batam, sementara Menteri Dalam Negeri saja melihat BP Batam sudah tidak sesuai zamannya sebab sudah ada Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang memiliki justifikasi kuat sesuai UU Pemerintahan Daerah untuk menata kelola wilayah pemerintahannya," tuturnya.

"Biarkanlah wilayah Batam secara normal dikelola oleh Pemko Batam seperti wilayah lain di Indonesia. Lalu, biarkanlah Dewan Kawasan melakukan kinerjanya melahirkan dan menata kelola peningkatan keberadaan wilayah Batam dari sisi menunjang pendapatan bagi negara."