Ditulis oleh : Maryam

TRIBUNNERS - Menyusul penegasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kepastian dilanjutkannya reklamasi kawasan Teluk Jakarta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) menyatakan kekecewaannya.

Seperti disebut berbagai media, Ahok menegaskan hal itu usai dirinya ikut dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu kami kecewa dan menyayangkan keputusan tersebut,” kata Kartika Nur Rakhman, Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI.

Sebagai kepala pemerintahan, terang Nur Rakhman, Jokowi seharusnya mendengar aspirasi rakyat, bukan malah mengakomodasi kepentingan para pemilik modal.

Pengurus Pusat KAMMI Riko P. Tanjung juga turut menyayangkan sikap Jokowi yang mendukung reklamasi.

“Mestinya Jokowi mampu menentukan prioritas pembangunan yang menopang kesejahteraan rakyat. Reklamasi ini justru mengancam mata pencaharian para nelayan di pesisir Jakarta. Wajar jika nelayan dan masyarakat pada umumnya menolak reklamasi,” ujar Riko.

Selain merusak penghidupan nelayan, Riko menyebut reklamasi turut menyumbang kerusakan lingkungan.

“Ada kesalahan prosedur dalam proyek reklamasi. Salah satunya, ialah belum adanya kajian AMDAL,” ucapnya.

Sebaliknya, lanjut Riko, berbagai kajian akademik sudah terang membuktikan reklamasi bukanlah solusi pembangunan Jakarta.  

Selain itu, menurutnya, pelanggaran peraturan terkait izin reklamasi dan praktik korupsi dalam penyusunan Raperda Zonasi Pesisir seharusnya mendorong pemerintah untuk menghentikan reklamasi.

“Sayangnya, pemerintah seakan tidak mau tahu tentang itu semua. Ini membuktikan bahwa jelas Jokowi adalah presiden pemilik modal, bukan presiden rakyat,” tutupnya.