TRIBUNNERS - Dewasa ini praktik bajak-membajak di masyarakat Indonesia seakan sudah menjadi hal yang biasa. Mulai dari lagu, buku, hingga software tak luput dari pembajakan.

Persoalan hak cipta dan pembajakan terhadap software sebenarnya sudah disinggung dalam aturan perundang-undangan Indonesia.

Contohnya seperti pada UU Nomor 19 Tahun 2002 dan UU ITE. Namun dampak dari aturan perundang-undangan tersebut belum terasa secara signifikan.

Berdasarkan studi dari BSA (Business Software Alliance) pada tahun 2013, penggunaan software bajakan di Indonesia mencapai 84% dengan nilai komersial mencapai US$1.463 juta dan merupakan nomor 10 terbesar di dunia.

Hal tersebut menjadikan Indonesia negara dengan tingkat pembajakan software tertinggi ke-3 di Asia dan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Ada beberapa hal yang menyebabkan maraknya pembajakan software di Indonesia, diantaranya adalah, penegakan hukum yang belum kuat, mahalnya harga lisensi software asli, mudahnya penggandaan software, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta.

Dampak

Software berbayar pada umumnya harus diaktifkan atau didaftarkan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Untuk itu dalam setiap produk disertakan product key atau activation key.

Salah satu tujuan dari adanya product key atau activation key tersebut tentunya adalah untuk melawan pembajakan.

Namun ada saja pihak-pihak yang mencoba menerobosnya. Mereka membuat "crack" maupun key generator untuk menerobos sistem aktivasi dari software yang bersangkutan. Tujuan mereka beragam.

Sebagian bertujuan untuk melakukan evaluasi software tersebut sebelum membelinya dan ada juga yang bertujuan untuk menyebarkan malware.

Dengan mengetikkan keyword yang sesuai pada search engine, kita bisa mendapatkan software yang kita inginkan lengkap dengan "crack" ataupun keygen-nya.

Namun apakah itu aman? Bukan tidak mungkin seseorang telah menyisipkan malware pada "crack" atau keygen yang kita dapatkan bersama software yang kita unduh.

Menurut laporan dari ESET Indonesia pada bulan Mei 2013, Indonesia memiliki tingkat prevelensi malware tertinggi kedua di ASEAN, yaitu sebesar 16,88%.

Kemudian menurut laporan dari Akamai pada tahun 2013, Indonesia merupakan negara peringkat pertama sumber serangan internet (malicious traffic), yaitu sebesar 38% dari seluruh serangan di internet dibanding trafik dari 175 negara yang diteliti. Kedua laporan tersebut mengindikasikan tingginya tingkat penyebaran malware di Indonesia.

Selain itu pembajakan juga berdampak pada sektor ekonomi. Berdasarkan studi dari BSA pada 2013, nilai komersial software legal di Indonesia hanya US$279 juta. Bandingkan dengan nilai komersil software bajakan yang mencapai US$1.463 juta.

Hal tersebut berdampak negatif pada perekonomian negara seperti hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak dan hilangnya lapangan kerja karena pembajakan juga menghambat industri software dalam negeri.

Kurangi pembajakan

Menurut pendapat pribadi penulis, menghentikan praktek pembajakan merupakan hal yang benar-benar utopis.

Akan lebih realistis untuk mencoba menguranginya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan software gratis dan open source.

Berbeda dengan software propertiary/closed source yang berbayar, hampir semua software open source gratis dan source codenya bebas untuk diubah sesuai dengan kebutuhan kita.

Pada tahun 2004, lima kementerian yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Departemen Pendidikan Nasional mendeklarasikan IGOS (Indonesia, Go Open Source).

Apa itu IGOS? IGOS adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan pengembangan software open source di Indonesia. Gerakan ini diharapkan dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat.

Bagi mereka yang membutuhkan keamanan, software open-source merupakan pilihan yang tepat.

Linux, sistem operasi open source, adalah sistem operasi yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan NASA. Melihat fakta tersebut, keamanan Linux tidak perlu diragukan lagi.

Namun, penggunaan software open source tidak serta merta bisa menjadi solusi untuk menurunkan tingkat pembajakan software.

Bagi sebagian orang, penggunaan software berbayar merupakan suatu keharusan karena seringkali software open source mengalami masalah pada kompatibilitas. Selain itu, migrasi dari software berbayar ke software open source tidaklah mudah.

Bagi suatu perusahaan atau instansi, mungkin dibutuhkan biaya training maupun support yang tentu saja tidak sedikit.

Contohnya seperti yang terjadi pada tahun 2011 di kota Pesaro, Italia.

Pemerintah sering mendapat keluhan dari pegawai karena sering mengalami masalah kompatibilitas pada dokumen yang dikerjakan hingga memakan total ribuan jam kerja setiap tahunnya dan pada tahun 2014 beralih ke software berbayar.

Dari pernyataan pemerintah Presario, terjadi penghematan biaya sebesar  80%. Penghematan ini berasal dari biaya support, training, dan sebagainya. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada kenyataan di lapangan, penggunaan software open source tidak selalu lebih murah.

Salah satu poin penting untuk mengurangi praktek pembajakan software adalah kesadaran diri dari masing-masing pihak. Kesadaran akan hak cipta dan dampak buruk dari penggunaan software bajakan harus dimunculkan di dalam diri masyarakat. Selain itu para penegak hukum juga berperan penting dalam upaya mengurangi praktek pembajakan software.   

Selengkapnya