DItulis oleh :  Dipa Erwin, Aktivis Masyarakat Anti Korupsi Seluruh Indonesia (MAKSI)

TRIBUNNERS - Sebuah ironi ketika kita melihat kondisi kesejahteraan rakyat yang sangat jauh dari kategori ideal. Angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang semakin merajalela dan harga bahan pokok yang menjulang tinggi tak terkendali.

Rakyat berjuang memeras keringat hanya untuk memilki kehidupan yang layak, namun para petinggi di pemerintahan pusat maupun daerah dengan begitu mudah mencuri dan melakukan tindak pidana korupsi yang notabenenya mengambil hak rakyat.

Memang bukan perkara mudah untuk mengurai dan memetakan secara akurat perihal maraknya korupsi di tanah air ini termasuk juga untuk meramu strategi jitu untuk mengurangi angka korupsi.

KPK sebagai harapan rakyat harus bekerja keras dalam memberantas korupsi karena korupsi merupakan hama berbahaya yang dapat meruntuhkan bangsa.

Bila korupsi tidak diatasi dengan maksimal maka akan semakin merajalela dan rakyat tentu akan semakin menderita.

Penderitaan rakyat yang semakin meningkat dari waktu kewaktu sangat berpotensi untuk melahirkan sikap apatis dan tidak percaya yang dimilki rakyat kepada pemerintah.

Kondisi ini sangat membahayakan stabilitas pemerintah tentunya karena tanpa dukungan rakyat mustahil program pemerintah akan berjalan dengan baik.

Siapa yang paling bersalah dalam kondisi maraknya korupsi yang melanda di roda pemerintahan kita?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kiranya analisa yang komprehensip karena sebuah masalah akan sulit diatasi dengan tuntas bila pemetaannya tidak tepat.

Hal ini senada dengan satu realitas dalam dunia medis bahwa untuk menyembuhkan sebuah penyakit maka diagnosa haruslah tepat.

Bila diagnosa meleset maka obat yang diberikan tidak akan efektif bekerja karena tidak mengarah pada penyembuhan terhadap penyakit yang dialami pasien. Diagnosa yang keliru adalah pembuka pintu kegagalan pertama dalam sebuah penyembuhan.

Sudah lebih dari satu dekade bangsa kita menerapkan pemilihan langsung dimana setiap calon pemimpin baik yang akan duduk di badan eksekutif maupun legelatif akan dipilh langsung oleh rakyat.

Di satu sisi ini sangat mengembirakan karena rakyat bisa dengan langsung menentukan siapa yang akan memimpin meraka juga siapa yang akan mewakili mereka.

Dengan kata lain, rakyat diberi kesempatan untuk memilih sendiri siapa yang mereka percayai. Ini sudah merupakan kondisi yang sangat idela dimana suara rakyat bernilai sangat tinggi yaitu sebagai penentu utama dalam pemilihan pelaksan roda pemerintahan dari pusat maupun daerah.

Ini sangat menjunjung tinggi prinsip utama demokrasi yaitu suara rakyat berada di atas segalanya.

Namun dari penerapan sitem pemilihan langsung inilah lahir satu realitas yang tidak bisa ditampik oleh siapapun yaitu bahwa untuk menjadi pemimpin di tanah air ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ada harga tinggi yang harus siap dibayar oleh calon pemimpin yang hendak bertarung di setiap pemilihan pemimpin.

Dengan bermodalkan semangat yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat dan komptensi yang mumpuni dalam menjalankan roda pememrintahan saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin baik di daerah ataupun di pusat. Ada satu hal yang mutlak diperlukan yaitu uang dengan angka nominal yang fantastis. Tanpa adanya uang maka jangan bermimpi bisa memenangkan sebuah pertarungan dalam pemilihan pemimpin.

Dengan hitungan kasar saja sangat mudah untuk memembeberkan fakta ini. Seseorang akan maju sebagai calon kepala daerah di tingkat kabupaten misalnya.

Jauh-jauh hari sebelum pendaftaran calon di buka dia sudah harus keluar uang unttuk biaya sosialisai melalui pemasangan spanduk dan baliho.

Selanjutnya pembentukan tim pemenangan yang sudah mulai bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas.

Tim pemenangan ini terdiri dari orang-orang yang memang bekerja untuk dibayar bukan untuk mengabdi dengan kerelaan menyumbangkan tenaga secara cuma-cuma.

Ini belum termasuk ‘mahar’ politik yang harus dibayarkan oleh calon peserta pemilihan kepada partai yang akan mendukungnya.

Selain itu, penggiringan opini publik melalui pemberitaan di media juga memerlukan biaya yang sangat mahal. Ini belum termasuk baiaya yang harus disiapkan untuk membayar para saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan yang telah selesai dilaksanakan

Realitas mengenai mahalnya harga yang harus dibayar untuk dapat duduk di kursi kepemimpinan inilah yang menjadi faktor pemicu utama maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pelaku pemerintahan.

Mereka berusaha untuk mengembalikan modal besar yang mereka keluarkan sewaktu mereka masih mencalonkan diri.

Kondisi ini semakin buruk bila sewaktu mencalonkan diri para pemimpin itu didanai oleh para pengusaha sebab para pengusaha yang bersedia menjadi sponsor dan penyedia dana kampanye tentu tidak mungkin bila tidak memilki orientasi yang tentu saja untuk kepentingan perusahaan mereka sendiri.

Upaya pengusaha untuk memenangkan calon pemimpin dilakukan tentu dengan harapan apabila calon pemimpin tersebut berhasil menduduki kursi kepemimpinan maka kebijakan pemerintahan dibawah kepemimpinnya sangat mudah dikendalikan demi mendukung kemajuan perusahaan tersebut.

Ini mengarah pada kondisi yang sangat buruk tentunya yaitu koorporasi mengendalikan birokrasi.

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sudah tertuju pada satu arah utama yaitu menguntungkan para pengusaha dan hal ini jelas melenceng dari tujuan utama dalam sebuah pemerintahan yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.

Inilah realitas iklim politik di tanah air kita saat ini, disadari atau tidak hal ini tidak berkurang kadar relevansinya selama kursi harus dibeli dengan harga mahal maka besar kemungkinan kursi itu akan dijual dengan harga lebih mahal.

Iklim politik tanah air masih sangat jauh dari kata ideal di mana para pemimpin yang tampil bukan karena sanggup membeli kursi akan tetapi karena rakyat memang menhendaki dan mendukung dengan penuh simpati tanpa harus keluar modal dalam menipu publik dengan menaburkan opini semu.

Iklim politik kita bisa disebut ideal bila elektabilitas calon pemimpin berbanding lurus dengn komptensi dan smangat berbalut tekad bulat yang dimilikinya dalam mengantarkan masyarakat menuju perbaikan kehidupan mereka di semua dimensinya.

Ini memang bukan perkara mudah tapi bukan pula hal yang tidak mungkin. Roda kehidupan bergerak dinamis dan perbaikan iklim politik yang merupakan satu unsur dari sekian banyak unsur kehidupan ini juga merupakan sesuatu yang tidak mustahil.