TRIBUNNERS - Kebijakan Menteri Desa, Marwan Jafar terkait program pendampingan desa terus menuai penolakan dari kelompok masyarakat dan pemerintah daerah.

Berbagai penolakan terus mengalir deras ke Israna Negara dalam bentuk aksi massa hingga surat ke presiden.

Menanggapi aspirasi tersebut, melalui Kementerian Sekretariat Negara, Jokowi bergerak dengan menerjunkan tim untuk melakukan penyerapan aspirasi publik.

Tim Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Hadi Nugroho ini mendatangi Kantor Bapemas Jawa Barat, Jumat, 12 Mei 2016 kemarin.

Dalam keterangannya, kegiatan Tim Setneg ini dilakukan sebagai tindaklanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan permasalahan tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta yg hadir, baik dari unsur pendamping desa maupun dari perwakilan pemerintah daerah, mengeluhkan perlakuan Kemendes yang diakriminatif atas pendamping desa.

"Dikotomi pendamping desa oleh Kemendes telah menciptakan gap antara pendamping lama dengan pendamping baru," kata Ridwan Surbakti, perwakilan pendamping yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.

Peserta yang lain juga menyampaikan keluhan terhadap kinerja tenaga pendamping hasil rekrutmen 2015 terkait kehadiran, kapasitas, double job, dan pengurus/afiliasi partai.

Sayangnya, istrumen evaluasi kinerja yang dirumuskan Kemendes terkesan asal-asalan karena hanya memotret tingkat kehadiran saja. Tim Setneg juga menangkap aspirasi terkait dengan rekrutmen pendamping desa 2016.

"Rekrutmen 2016 agar dilakukan hanya untuk mengisi kekurangan tenaga pendamping dan mengisi lokasi yangg kosong saja," kata peserta yang lain.

Dalam kesempatan itu, Tim Setneg juga menerima berkas pernyataan kesepakatan bersama 5 satker P3MD Provinsi se-jawa yang menyatakan penolakan atas seleksi yang dilaksanakan Kemendes.

Diakhir pertemuan, Ketua Tim berkomitmen akan mengolah informasi yang sudah diterima.

"Apa yang kita peroleh ini secepatnya akan kami sampaikan langsung je presiden," kata Hadi Nugroho.

Disamping itu aecara jelembagaan, Mensesneg juga akan rekomendasi ke kemendes serta presiden RI dalam rapat terbatas kabinet.