Oleh Edy Mulyadi*

TRIBUNNEWS.COM - Tujuh bupati di Sumatera Utara malam itu tampak sumringah.

Dengan kemeja bermotif khas Batak, mereka baru saja menandatangani pernyataan bersama.

Bukan pernyataan sembarang pernyataan.

Tapi, mereka dengan suka rela bersedia ‘melucuti’  secara  penuh kekuasaan dan kewenangannya terkait Danau Toba kepada Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Danau Toba.

Sejatinya, peristiwa Rabu malam, 25 Mei 2016 silam itu bisa disebut lumayan ‘ganjil’.

Bagaimana tidak, ada tujuh bupati  kepala daerah yang dengan suka rela, bahkan suka cita, melepaskan sebagian kewenangan dan kekuasaannya.

Bukan cuma itu, penandatanganan penyerahan wewenang dan kekuasaan itu bahkan dikemas dalam acara pesta.

Ketujuh bupati itu antara lain Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.

Yang lainnya, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Para bupati akan menyerahkan sepenuhnya penanganan pariwisata Danau Toba kepada Badan Otorita.

Mereka kompak mendukung Badan Otorita mengembangkan wisata Danau Toba demi kemashalahatan warga sekitar.

Dengan penyerahan kewenangan ini, Badan Otorita bisa bekerja secara profesional serta berbuah manis, Danau Toba bisa dibanjiri wisatawan lokal dan asing.