Oleh Petrus Selestinus

Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, yang meminta Ahok untuk mengakui terlebih dahulu bahwa jalur independen yang ditempuh Ahok bersama kelompok relawan "Teman Ahok" adalah langkah yang salah dan karena itu PDIP masih membuka peluang untuk mengusung Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017, lantas memberi syarat yaitu "Ahok" dan "Teman Ahok" harus mengakui terlebih dahulu bahwa jalur independen yang ditempuh bersama kelompok "Teman Ahok" adalah langkah yang salah. Ini sebuah cerminan dari sikap yang sangat arogan ( sombong, congkak, angkuh) dan beraroma feodal, tanpa mempertimbangkan dampak politik yang ditimbulkan.

Mengapa, oleh karena Ahok dan Teman Ahok pada saat ini telah berada pada posisi siap untuk memenuhi segala sesuatu untuk menjadikan Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, melalui proses yang sangat partisipatif, transparan, bergotong royong dan sangat konstitusional karena untuk memenuhi atau menjalankan perintah Undang-Undang Pilkada.

Ahok dan Teman Ahok bekerja tanpa beban, karena masyarakat mau bergotong royong, bekerja sendiri untuk menentukan kriteria calon macam apa yang dikehendaki dan berjuang atas dasar keiklasan serta dengan semangat gotong royong untuk memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sementara pada saat yang sama atau hampir sama sejumlah tokoh politik, tokoh intelektual dan Akdemisi sedang menanti hasil seleksi calon Gubernur DKI Jakarta yang sudah diselenggarakan oleh DPD PDIP DKI Jakarta namun belum dimumkan.

Ahok dan Teman Ahok berada dalam garis yang legal konstitusional, karenanya memiliki legalstanding untuk tampil guna memenuhi syarat Undang-Undang untuk mengikuti kontestasi dalam pilkada. Tuntutan DPP. PDIP agar Ahok dan Teman Ahok mengakui terlebih dahulu bahwa pilihan menggunakan jalur independen sebagai sebuah langkah yang salah sebagai syarat bagi DPP.

PDIP untuk mengusung Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, ini namanya tujuan menghalalkan cara, karena pengakuan bersalah dalam memilih jalur independen bukanlah persyaratan Undang-Undang untuk menjadi calon Gubernur dari jalur Partai Politik.

Bukan pula menjadi syarat dalam Peraturan KPU, melainkan hal itu hanyalah sebuah cerminan dari sikap angkuh, congkak dan sombong dari sebuah Partai Politik yang sedang galau karena menghadapi krisis kader pemimpin. Partai sedang kepepet karena begitu sulitnya menemukan kader Partai sekalipun hanya sekedar untuk menjadikan kadernya sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ahok dan Teman Ahok tidak pernah merasa berada dalam keadaan kepepet, meskipun PDIP sering melakukan manuver politik untuk menciptakan lubang-lubang agar Ahok dan Teman Ahok tersandung dalam posisi kepepet, namun sebaliknya yang terjadi dan berada dalam posisi kepepet adalah DPP. PDIP, karena hingga saat ini-pun DPP. PDIP belum menemukan seorangpun kader partainya yang layak dijual atau yang memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh publik untuk menjadi calon Gubernur DKI.

Dengan demikian sikap DPP. PDIP memfaitaccompli Ahok dan Teman Ahok, sebagai sikap tidak berbudipekerti, sikap yang sama sekali tidak mempertimbangkan aspek Etika dan Moral dalam pllitik, karena bagaimanapun dibelakang Ahok dan Teman Ahok terdapat dua Partai Politik dengan kekuatan 15 (lima belas) kursi di DPRD DKI Jakarta yaitu Partai NASDEM dan HANURA yang telah secara terbuka mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok dan Teman Ahok tanpa syarat apapun, namun dicoba digunting oleh PDIP secara tidak elegan.

Karena itu Ketua Umum DPP. PDIP Megawati Soekarnoputri harus bertanggungjawab, segera meralat dan meminta maaf atas pernyataan Andreas Hugo Parera, Ketua DPP. PDIP yang yang bernada angkuh, congkak dan sombong tanpa mempertimbangkan dampak politik yang ditimbulkan. Memfait accompli Ahok, Teman Ahok dan jutaan pendukung Ahok untuk mengaku salah karena memilih jalur independen sebagai syarat untuk diusung oleh PDIP, sama saja dengan memfaitaccompli nasib puluhan peserta seleksi untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta seperti (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, Sandiago Uno, Lulung Lunggana dkk.) yang saat ini sedang menunggu pengumuman hasil seleksi oleh DPP PDIP.

Begitu pula dengan posisi Partai NASDEM dan HANURA yang sudah menyatakan dukungan kepada Ahok dan Teman Ahok-pun kena imbas dari pernyataan Andreas Hugo Parera yang bersifat melecehkan itu. Sikap demikian sangat tidak menghormati peran partisipatif dan gotong royong warga DKI Jakarta dalam memaksimalkan jalur independen dalam pilkada yang berhasil ditumbuhkan oleh Teman Ahok dan Ahok ketika posisi mayoritas masyarakat metropolitan yang lebih kental dengan perilaku individulaistik dan tidak lagi percaya kepada Partai Politik khususnya PDIP.

Sebagai Partai yang menamakan diri demokrasi, seharusnya Ahok dan Teman Ahok diberi apresiasi, bukan malah dilecehkan dan dinegasikan perannya dalam mensukseskan pilkada. Semangat partisipatif dan bergotong royong yang berhasil digerakan oleh Ahok dan Teman Ahok, merupakan wujud nyata peradaban bangsa Indonesia yang semula telah pudar, kini muncul kembali. DPP. PDIP boleh saja berada dipersimpangan jalan, karena kesulitan melahirkan kader partainya yang mumpuni.

Namun demikian DPP. PDIP tidak holeh dengan nada melecehkan memberi syarat untuk memfait accompli Ahok dan Teman Ahok untuk mengaku bersalah karena memilih jalan Independen, seolah-olah jalan independen adalah sebuah jalan terlarang dan menghalangi Ahok dan Teman Ahok menuju DKI Jakarta I (satu). Bukankah dalam hal pencalonan Gubernur DKI Jakarta ini, PDIP berada dipersimpangan jalan, mencari kesana kemari kader bahkan non kader Partai untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta tanpa dihambat oleh Ahok dan Teman Ahok.

*)Petrus Selestinus adalah Koordinator TPDI dan Advokat PERADI