TRIBUNNERS - “Libur telah tiba, libur telah tiba hore hore hatiku gembira”. Penggalan lirik lagu tersebut sering kita dengar semasa kecil.

Liburan Idul Fitri dan sekolah berakhir pada hari minggu 17 Juli 2016 tiga hari yang lalu. Berbagai cerita tentunya dialami oleh semua kalangan yang ikut merayakannya. Hal yang menjadi sorotan adalah kemacetan.

Dengan adanya liburan tersebut, kemacetan terjadi di berbagai daerah terutama yang menjadi akses jalan untuk mudik. 

Pemerintah ikut turun mengatasi kemacetan tersebut  mulai kepolisian, dinas perhubungan dan pihak- pihak lainnya untuk mensukseskan kegiatan tahunan mudik 2016.

Selain itu, upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan adalah pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol akan membutuhkan lahan yang tidak sedikit dalam pembangunannya.

Lahan yang akan menjadi objek pembangunan adalah lahan terbangun, lahan pertanian, bahkan lahan persawahan.

Mungkin tidak menjadi persoalan apabila lahan yang akan dibangun adalah lahan tidak produktif.

Namun bagaimana jadinya apabila lahan yang akan mejadi “korban” pembangunan tersebut adalah lahan produktif seperti persawahan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melalukan upaya untuk mengatasi alih fungsi lahan tersebut.

Program tersebut adalah perluasan sawah, yakni dengan mencetak sawah-sawah baru yang berfokus di luar jawa. Namun upaya tersebut tidak semudah yang kita bayangkan.

Permasalahan yang terjadi adalah ketersedian petani untuk mengolah sawah baru, kondisi lahan yang akan dijadikan sawah baru, pengetahuan tentang pertanian dan lain-lain.

Perlu dukungan pihak –pihak terkait untuk menyukseskan program tersebut. Ketika pemerintah melakukan pembangunan dan mengorbankan lawan persawahan, maka secara otomatis terdapat gantinya di daerah lain hasil dari cetak sawah baru.

Terlihat memang permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Namun bila kita cermati, lawan sawah yang digunakan untuk pembangunan adalah lahan sawah yang sudah ada dan tentunya cocok untuk areal persawahan dibandingkan dengan cetak sawah baru yang belum tentu cocok untuk persawahan.

Selain itu, hal yang harus mendapat perhatian adalah petani yang lahan sawahnya menjadi korban pembangunan.

Mereka perlu pendampingan pemerintah untuk alih profesi ke sektor selain pertanian. Sungguh tidak mudah bagaimana mengubah jiwa petani mereka menjadi profesi lain.

Memang menjadi sebuah dilema antara mengorbankan lahan persawahan untuk pembangunan atau menghentikan pembangunan untuk menjaga persawahan.

Indonesia telah banyak mengadopsi pembangunan-pembangunan di negara maju lain. Arah yang dituju sudah industri bukan agraris lagi.

Sungguh mengherankan, kenapa kita tidak melakukan pembangunan yang justru mendukung kemajuan agraris kita.

Pada kenyataannya, negara- negara di luar sana tentunya tetap perlu pangan untuk kelangsungan hidup mereka.

Kalau kita melakukan pembangunan ke arah agraris, bukan tidak mungkin kita dapat menjadi produsen pangan bagi negara-negara tersebut.

Selain kita dapat memenuhi semua kebutuhan pangan negara Indonesia, kita juga dapat memenuhi kebutuhan pangan negara lain.

Pemerintah harus lebih memperhatikan daerah luar jawa dalam hal sarana prasarana pertanian. Dengan hal itu, sektor pertanian di luar jawa akan lebih hidup dan menjadi pilihan profesi bagi masyarakat di sana terutama sektor persawahan.

Sudah menjadi warisan nenek moyang, bahwa kita adalah negara agraris. Tentunya pola fikir masyarakat Indonesia harus dikembalikan lagi ke zaman Indonesia sebagai negara agraris.

Upaya yang dapat ditempuh adalah mengarahkan tujuan pembangunan ke sektor agraris. Secara sederhana, para ahli di bidang teknologi akan memberikan kontribusi ke sektor agraris. Menjadi pejuang di sektor pertanian sangatlah luar biasa dan dukungan pemerintah sangatlah diperlukan.