Ditulis oleh : Humas Kementerian Ketenagakerjaan

TRIBUNNERS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan kerja, tahun percepatan kompetensi, dan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, semua pihak harus memahami dan menyadari hal ini untuk bersama-sama bergandengan tangan merealisasikan kebijakan presiden tersebut.

Sejalan dengan kebijakan presiden, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri terus berupaya memastikan tugas perbaikan sistem ketenagakerjaan nasional, monitoring, dan percepatan kerja di bidang ketenagakerjaan berjalan dengan baik. Sinergi lintas kementerian/lembaga, dan sinkron di level daerah.

Kali ini, politisi PKB ini melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, dengan didampingi Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) dan Sekretaris Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Kemnaker RI.

"Kita harus berubah, cara kita bekerja harus berubah, cara kita berfikir juga harus berubah. Sebab dunia sekarang ini sudah sangat berubah dan sangat kompetitif," kata Menaker Hanif Dhakiri dalam sambutannya di depan Gubernur dan kepada daerah serta para kepala Dinas Tenaga Kerja dan stakeholder lainnya se-Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat (19/8/2016).

Satu satunya cara terbaik untuk menang dalam persaingan di era yang semakin kompetitif ini, lanjut Hanif, adalah dengan meningkatkan kompetensi semua angkatan kerja terutama angkatan kerja muda. Tentunya, semua itu mensyaratkan peran semua pihak termasuk pemda, dunia usaha dan para serikat pekerja sebagai wakil dari para pekerja.

"Kita harus mau membuka diri dari masukan dan kritik terutama dari anak-anak muda. Makanya, berdialog dengan tumbuh kembangnya anak muda ini sangat penting untuk percepatan kemajuan kita. Apalagi kita akan mengalami bonus demografi di tahun 2030 mendatang. Jadi bersinergi dengan anak muda yang kreatif ini akan menjadi solusi terbaik. Sebab selain kreatif juga bisa diajak lari." kata mantan Anggota Komisi X DPR RI ini.

Dalam kesempatan ini, Menaker Hanif berharap pemerintah daerah terus mendorong penciptaan program padat karya menjadi program prioritas pengembangan di Sulteng.

Sebab kalau program padat karya yang yang terus didorong dan dilakukan akan banyak menyerap tenaga kerja.

"Sementara kalau hanya Program padat modal yang terus dikembangkan,  memang besar dana yang masuk, tapi tak akan banyak menyerap tenaga kerja. Sehingga target kita penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan tidak tercapai," paparnya.

Saat ini, imbuh Hanif, data angkatan kerja tercatat ada 128 juta, dari jumlah itu 62 persennya hanya lulusan SLTP ke bawah.

"Ini adalah PR kita semua. Siapa yang menangani mereka? Sementara anggaran pendidikan yang 20 persen nggak ada yang menyentuh mereka. Akan ada efeknya kalau kita juga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi," katanya.

Pengalaman di Singapura, bisa ditonton, cerita Hanif. Setelah merdeka Singapura mempercepat pembangunan SDM dengan memperbanyak pembangunan tempat pelatihan kerja di mana-mana.

Sehingga mereka cepat bangkit mengejar ketertinggalan pasca penjajahan.

"Kalau menurut teori evolusi Charles Darwin, yang paling bisa bertahan dalam era kompetisi itu adalah mereka yang paling bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pembangunan dan peningkatan SDM ini, terutama melalui pendidikan vokasi," kata Menaker.