PENULIS: Hendardi, Ketua SETARA Institute

TRIBUNNERS - Peragaan intoleransi yang disertai kekerasan oleh kelompok intoleran di lokasi Gereja Santa Clara, Bekasi, 24 Maret 2017 menunjukkan fakta baru bahwa penolakan terhadap pendirian gereja dan tempat ibadah lainnya, bukan soal ada tidaknya izin dari pemerintah daerah, tetapi soal ketidakbersediaan untuk hidup bersama dalam kemajemukan.

Kelompok intoleran melakukan aksi intoleransi semata-mata untuk menunjukkan kelompoknya sebagai yang supreme dibanding kelompok lain.

Sekalipun pembangunan gereja Santa Clara telah memperoleh izin pemerintah Kota Bekasi, nyatanya kelompok intoleran tetap menolak.

Padahal selama ini mereka kerap melakukan aksi intoleransi dengan alasan tidak adanya izin mendirikan tempat ibadah.

Bukan hanya kelompok agama yang berbeda yang mereka tentang, bahkan Walikota Bekasi yang telah mengeluarkan izin pun dipersoalkan.

Aparat Polri yang dibantu TNI dalam mengamankan aksi di lokasi pembangunan Santa Clara pun memperoleh perlawanan dari peserta aksi.

Kasus Santa Clara merupakan episode bagaimana kemajemukan yang coba ditegakkan oleh Walikota Bekasi dan dijaga Polri menghadapi tantangan dari kelompok intoleran.

Elemen negara dalam konteks peristiwa ini telah bekerja sesuai mandat Konstitusi dan perundang-undangan.

Walikota Bekasi berupaya keras memenuhi hak konstitusional warga jemaat Kristiani.

Sedangkan Polri bertindak proporsional sebaris dengan Walikota dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Episode Santa Clara, jelas menunjukkan bahwa intoleransi terus menguat dan menuntut penyikapan bersama elemen negara.

Bukan untuk memusuhi ulama dan Islam tetapi langkah-langkah tegas dengan penegakan hukum ditujukan untuk menindak kelompok intoleran yang menggunakan identitas dan atribut Islam.

Polri harus menindak aktor intelektual perusuh dalam aksi di Santa Clara untuk mempersempit ruang gerak pimpinan-pimpinan kelompok intoleran yang terus menyebar virus intoleransi dan antikemajemukan dengan topeng pembelaan atas agama.

Dalam banyak studi dan laporan pemantauan, kelompok seperti ini dikendalikan oleh segelintir elit agama yang lebih tepat disebut sebagai avonturir politik untuk tujuan2 pragmatis diri dan kelompoknya.