Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Sebelum Keluarkan Perpres Pengganti Permen FDS, Jokowi Harus Perhatikan Ini

Setidaknya ada tujuh hal yang menjadi tantangan penerapan FDS dalam rangka PPK yaitu perbedaan kondisi geografis daerah dengan berbagai keterbatasanny

Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Sebelum Keluarkan Perpres Pengganti Permen FDS, Jokowi Harus Perhatikan Ini
TWITTER/FAHIRA IDRIS
Fahira Idris, Wakil Ketua Komite III DPD RI. 

Fahira Idris/Wakil Ketua Komite III DPD RI

TRIBUNNERS - Presiden Jokowi akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) menggantikan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Perpres ini disiapkan sebagai respons atas kritik dan penolakan dari berbagai kalangan yang merasa banyak kekurangan dari Permen sehingga Perpres nanti akan menata ulang Permen tersebut.

Namun, hingga kini pandangan berbagai pihak terkait terhadap pembatalan Permen ini beragam. Ada yang menyatakan full day school (FDS) akan diperkuat dengan Perpres, tetapi ada juga yang beranggapan FDS tidak jadi diberlakukan.

Komite III DPD yang mengawasi bidang pendidikan berpendapat, secara konseptual, FDS yang digagas salah satunya sebagai penguatan pendidikan karakter (PPK) memang bagus.

Namun implementasinya sulit diterapkan karena fakta hasil reses Komite III DPD, kondisi sekolah tidak seluruhnya sama dan masih terdapat sekolah yang minim sarana prasarana. Selain itu, sebaran guru tidak merata dan terdapat persoalan pada kesejahteraan guru, khususnya guru honorer yang dapat berdampak pada kesuksesan penerapan FDS.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengungkapkan, setidaknya ada tujuh hal yang menjadi tantangan penerapan FDS dalam rangka PPK yaitu perbedaan kondisi geografis daerah dengan berbagai keterbatasannya.

BERITA REKOMENDASI

Ketujuh hal itu adalah keanekaragaman budaya; persebaran guru baik kualitas maupun kuantitas yang tidak merata khususnya di daerah pelosok, kepulauan dan perbatasan; masalah kecukupan pembiayaan; keterbatasan sarana prasarana belajar dan infrastruktur khususnya di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); lemahnya sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan; dan terbatasnya pendampingan orang tua dan komite sekolah.

“Tantangan-tantangan ini harus ada kajian dan evaluasi yang mendalam dan komprehensif, karena jika tidak, kebijakan apapun di bidang pendidikan tidak akan optimal merubah wajah pendidikan kita saat ini. Tidak boleh lagi terjadi sebuah kebijakan pendidikan yang membuat polemik dan kegaduhan di masyarakat. Artinya, apapun kebijakan atau regulasi di bidang pendidikan harus didahului dengan kajian yang matang dan melewati proses uji publik yang komprehensif,” ujar Fahira.

Jika nanti Pepres pengganti Permen ini benar dikeluarkan, lanjut Fahira, berbagai ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tersirat menyampaikan fakta tentang peran pemerintah daerah dalam pendidikan dan fakta bahwa karakteristik daerah berbeda-beda, harus menjadi salah satu parameter yang wajib diperhatikan dalam Perpres.

“Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama. Sisi geografi, finansial maupun dukungan sarana prasarana di daerah juga berbeda sehingga tidak dapat digeneralisasi penerapan FDS tanpa memperhatikan karekteristik wilayah. Nanti dalam perumusannya, Perpres wajib memperhatikan hal ini,” pesan Senator Jakarta ini. #

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas