Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Tantangan dan Peluang di Provinsi Riau
Dengan luas lahan gambut yang lebih dari 50 persendari luas area Riau, adalah salah satu tantangan utama bagi Riau
Editor: Sanusi
Oleh: Dr Kartini Sjahrir, Pembina Yayasan Dr Sjahrir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Provinsi Riau mendapat tantangan yang besar dalam mengembangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan luas lahan gambut yang lebih dari 50 persendari luas area Riau, adalah salah satu tantangan utama bagi Riau dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Berbagai tantangan dan upaya yang bisa dilakukan Riau untuk dapat mencapai TPB dan mengantisipasi perubahan iklim, dibahas dalam seminar bertajuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim: Tantangan dan Peluang di Provinsi Riau, yang diselenggarakan Yayasan Dr. Sjahrir di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Kamis (10/8/2017). Seminar dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, dari akademisi, perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, lembaga swadaya masyarakat, dan media.
Dalam paparannya, Pembina Yayasan Dr Sjahrir, Dr Kartini Sjahrir menjelaskan, emisi gas rumah kaca nasional sebagian besar berasal dari pengelolaan lahan dan hutan yang belum berkelanjutan. Karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut yang tepat, dipandang sebagai solusi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan, baik dari sisi lingkungan dan sosial.
”Jadi upaya pertumbuhan ekonomi, dan upaya pelestarian lingkungan itu harus bisa saling mendukung,” kata Dr Kartini, Kamis (10/8).
Dr Kartini Sjahrir memberikan contoh, pemanfatan tanaman sagu di Riau. Sagu dapat memberikan penghasilan yang signifikan bagi masyarakat Riau, selain itu tanaman sagu itu dapat menjadi alat untuk mengurangi emisi karbon. Sudah lama diketahui Provinsi Riau adalah daerah penghasil sagu yang berpotensi untuk eksport.
Dr Kartini juga mencontohkan, lahan gambut yang bisa digunakan untuk tumpang sari, misalnya untuk Nanas, Kelapa, atau Kelapa Sawit. “Jadi lahan bisa dioptimalkan, sekaligus melakukan konservasi. Untuk itu dibutuhkan teknologi,” ujarnya.r
Direktur Eksekutif Yayasan Dr. Sjahrir, Damianus Taufan menambahkan, “Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukan hubungan yang saling menegasikan satu sama lain. Kata kunci yang bisa menjembatani itu adalah inovasi dan teknologi,” kata Taufan.
Sinergi untuk Wujudkan Komitmen TPB di Indonesia
Indonesia telah menyatakan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030 dari tingkat Business as Usual (BAU), dengan usaha sendiri , dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional. Adapun target penurunan emisi GRK ada dalam lima bidang utama, yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri serta pengelolaan limbah.
Pada tahun 2015, dalam pertemuan PBB , 193 negara termasuk Indonesia telah menyepakati 17 target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 17 tujuan tersebut mencakup , 1) pengentasan kemiskinan, 2) pemberantasan kelaparan, 3)kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4)pendidikan berkualitas, 5)kesetaraan gender, 6)air bersih dan sanitasi, 7)energi bersih dan terjangkau, 8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, 9)industri, inovasi dan infrastruktur, 10) mengurangi kesenjangan, 11)keberlanjutan kota dan komunitas, 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13)perubahan iklim, 14) kehidupan laut, 15) kehidupan di darat, 16)institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, dan 17)kemitraan untuk mencapai tujuan.
Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk menghasilkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional/Daerah TPB.
Konsep pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (2015-2019) sebagai upaya lintas sektor. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, ekosistem dan sosial.
Untuk mencapai target pembangunan tersebut dibutuhkan kerjasama (partnership) antara semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, universitas, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat pada umumnya.
