TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu program pemerintahan Presiden Jokowi atau yang terkenal dengan sebutan " program nawa cita " adalah membangun Indonesia dari pinggir.

Hal ini tentu saja sama dengan keinginan Partai Golkar yang juga ingin membangun dari desa.

Meski menggunakan istilah yg berbeda sejatinya adalah sama tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat di pelosok desa dengan penambahan alokasi transfer ke daerah dan dana desa secara signifikan.

Dalam APBN tahun 2018 ini total transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,2 triliyun.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp. 706,1 triliyun dan dana desa sebesar Rp. 60,0 triliyun.

Baca: Ini Respon Polda Metro Jaya Soal Insiden Kecelakaan Saat Aksi Sulap Demian

Dana desa ini selain diperuntukkan untuk menggerakkan perekonomian desa juga untuk membuka lapangan kerja sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Dengan peningkatan pendapatan ini maka akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dengan demikin fokus dana desa yang diharapkan pemerintah Jokowi yakni meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah, dapat tercapai.

Pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa yang cukup besar ini tentu memerlukan pengawasan dari anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Baca: Minta Polisi Tobat, Begini Kronologi Pria Hendak Tusuk Anggota Polantas

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan dana desa agar tepat sasaran ini maka Bidang Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar mengadakan acara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar Tahun 2017.

M Yahya Zaini Ketua Bidang Eksekutif, Legislatif dan Lembaga Politik DPP Partai Golkar mengatakan acara ini adalah bagian dari komitmen Partai Golkar untuk mengawal dan mensukseskan program pemerintahan Presiden Jokowi.

Yahya mengharapkan dengan meningkatnya transfer dana ke daerah khususnya dana desa, anggota DPRD dari Partai Golkar mempunyai komitmen dan semangat untuk menyusun, mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan daerah secara profesional, transparan dan bertanggungjawab.

" Ini adalah bagian dari politik legislasi Partai Golkar yang menjadi acuan bagi seluruh anggota Legislatif Partai Golkar seluruh Indonesia," tegas Yahya Zaini dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12/2017).

Acara workshop nasional legislatif Partai Golkar ini mengambil tema pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bebas korupsi dan pro rakyat.

Rencananya acara ini akan diikuti oleh 2000 lebih Anggota DPPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota se Indonesia.

Acara ini berlangsung dalam dua gelombang yaitu gelompang pertama tanggal 1- 3 Desember dan gelombang dua pada tanggal 5-7 Desember di Jakarta.

Rangkaian acara ini selain membahas keuangan daerah juga akan membahas masalah-masalah penyusunan anggaran melalui program e - planning dan e- budgeting, penerapan e-katalog dan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa.

Menariknya acara ini juga akan diisi sukses story atau pengalaman yang baik dari kepala daerah yg mempunyai prestasi seperti Ridwan Kamil Walikota Bandung Jawa Barat dan Emil Dardak Bupati Trenggalek Jawa Timur.

Selebihnya acara ini akan diisi mengenai persiapan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Pemateri yang diundang pastinya mempunyai kualifikasi dan penguasaan materi yang cukup baik mulai dari pejabat dari Kementrian Keuangan, Dalam Negeri dan Bappenas.

Acara ini tambah Yahya Zaini juga merupakan bagian dari konsolidasi total Partai Golkar untuk menggerakkan anggota DPRD se Indonesia untuk mensosialisasikan keberhasilan program pemerintah Jokowi kepada masyarakat.

" Dengan cara mensosialisasikan program-program keberhasilan pemerintahan Jokowi yang masif oleh DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar seluruh Indonesia ini saya yakin akan berdampak pada keterpilihan Jokowi pada Pilpres 2019 dan peningkatan suara Partai Golkar pada Pileg 2019 mendatang, " tutup Yahya Zaini