Kini, kunci ada di tangan Setya Novanto. Bila ia mau membuka Kotak Pandora yang berisi nama-nama terduga penerima fulus e-KTP, maka permohonan menjadi justice collaborator patut dikabulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun tak akan sendirian mendapat tugas “cuci piring”.

Bukan hanya dalam perkara e-KTP saja Setya Novanto kebagian tugas “cuci piring”, dalam perkara korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pun mungkin ia akan mendapat tugas yang sama.

Rabu (24/1/2018), Erwin Arif, pengusaha dari perusahaan Rohde & Schwarz dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi dalam sidang perkara suap Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan, Erwin mengungkapkan anggota Fraksi Golkar DPR Fayakhun Andriadi meminta agar uang US$ 300.000 dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla. Uang itu nantinya akan digunakan untuk Munas Golkar dan diberikan kepada petinggi partainya, salah satunya Setya Novanto atau SN. Namun, Novanto membantahnya (Tribunnews.com, 25 Januari 2018).

Mungkinkah Novanto hendak “cuci tangan” sebelum kebagian tugas “cuci piring” berikutnya? Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, petinggi-petinggi Golkar lainnya juga berusaha “mencuci tangan” Golkar.

Bambang Soesatyo, petinggi Golkar yang kini Ketua DPR,menduga Fayakhun Andriadi mencatut nama Golkar untuk meminta uang kepada pemenang tender proyek di Bakamla. Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Golkar Melchias Markus Mekeng juga menyampaikan hal yang sama.

KPK, ternyata tugasmu dalam mengusut perkara e-KTP dan Bakamla masih panjang juga. Waspadalah!

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, tinggal di Jakarta.