Memang ada pertanyaan, bagaimana resiko hutang LN pemerintah dalam valas? Sedangkan Jepang dan USA dalam mata uang domestiknya? Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12/PMK.08/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah.

Ada juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017 yang menyebutkan tentang penerapan kebijakan hedging sebagai salah satu strategi pengelolaan utang pemerintah dalam bentuk valas.

Jadi utang dalam SBN valas relatif lebih aman dibanding utang valas swasta.

Bicara soal bunga surat utang Indonesia yang ada di angka 6,62%, jauh lebih tinggi dibanding Jepang yang hanya 0,03%, ini juga tak bisa disamakan.

Bunga Indonesia mahal karena inflasi tinggi yakni 3,6% di 2017, sementara Jepang inflasinya sempat negatif (deflasi) atau dibawah 0%.

Perhitungan inflasi tentu menentukan return atau imbal hasil riil yang diterima investor, makin tinggi inflasinya makin tinggi permintaan bunga dari investor pembeli surat utang.

Jadi kesimpulannya, Pemerintah masih on the track menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur.

Utang di era Presiden Jokowi pun dikelola secara profesional dan hati-hati. Tantangan kedepannya adalah menurunkan laju inflasi sehingga bunga utang makin murah.

Langkah yang penting lainnya yakni meningkatkan fundamental ekonomi agar rating utang bisa melesat menjadi AAA dari saat ini BBB-.

Jika rating utang semakin baik, dan dampak pembangunan infrastruktur kedepannya dirasakan oleh masyarakat luas, kegaduhan soal utang ini akan ditinggalkan.