Oleh Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Tanggal 21 Mei 1998 merupakan batu penjuru dan tonggak yang dipancangkan untuk memisahkan rezim Orde Baru dengan Orde Reformasi, yang dimaknai sebagai langkah untuk memulai suatu kehidupan bernegara yang baru.

Yakni: demokratis, terbuka, menghormati hak asasi manusia, kesetaraan jender dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut diperjuangkan selama berkuasanya Orde Baru yang mengabaikan nilai-nilai tersebut. Reformasi dimaknai sebagai “jembatan emas” menuju Indonesia yang lebih baik, dengan harapan-harapan baru yang juga lebih baik.

Pemancangan tonggak reformasi bukan tanpa pengorbanan. Tidak sedikit korban jiwa yang jatuh. Mahasiswa yang gugur ditembak aparat keamanan, serta ratusan warga masyarakat yang meninggal di dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998. Harga yang sangat mahal bagi sebuah perubahan, yang harus terus kita ingat sebagai hutang sejarah yang tak akan terbayar.

Namun, pengorbanan untuk membentangkan jalan menuju perubahan bagi Indonesia yang lebih baik tidak boleh kita sia-siakan. Reformasi memberikan kita, para generasi sesudah reformasi, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita perjuangan reformasi. Di era reformasi, pemerintahan terbentuk silih-berganti untuk berupaya memenuhi amanat reformasi.

Ada yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan ada juga yang belum terlaksana. Hasil perjuangan reformasi, Indonesia memiliki demokrasi dan institusi-institusi politik demokratis. Kebebasan muncul, politik multi-partai tumbuh dan hak-hak sipil meluas. Amandemen UUD 1945, dan sejumlah Undang-undang dihasilkan untuk memenuhi amanat reformasi.

Meski demikian, belum semua amanat reformasi tercapai dan terpenuhi. Distribusi keadilan masih menjadi persoalan utama. Kesenjangan kekayaan masih terbentang luas. Pemerataan pembangunan masih belum berjalan sesuai rencana. Pertumbuhan ekonomi masih pasang-surut. Bahkan persoalan baru muncul, yakni menguatnya terorisme sebagai ancaman bagi keutuhan sosial dan kesatuan kebangsaan.

Pemerintahan Joko Widodo merupakan pemerintahan yang juga menerima tongkat estafet amanat reformasi. Selama empat tahun Pemerintahan Joko Widodo, upaya untuk memenuhi amanat reformasi terus dilakukan melalui Program Nawa Cita. Pemerataan pembangunan dijalankan secara masif, untuk memutus jurang kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi terus digenjot untuk menghasilkan distribusi keadilan sosial. Kemiskinan terus dikikis untuk mempersempit kesenjangan antar warga masyarakat. Kesempatan kerja diciptakan seluas-luasnya. Akses terhadap pendidikan dibuka sebesar-besarnya.

Projo menilai apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan amanat reformasi harus didukung sepenuhnya. Apa yang dilakukan dan dikerjakan pemerintahan Joko Widodo merupakan bukti komitmennya pada amanat reformasi. Mungkin belum semua terpenuhi, namun jalan menuju ke sana dibuka selebarnya oleh Joko Widodo.

Kami, Projo juga menilai bahwa apa yang sudah dimulai oleh Joko Widodo di masa pemerintahan periode 2014-2019 mesti dilanjutkan pada periode kedua 2019-20124, untuk mencapai lebih banyak lagi amanat reformasi yang mesti dipenuhi. Apa yang sedang dikerjakan dan dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo, merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintahan-pemerintahan selanjutnya yang juga akan meneruskan amanat reformasi.

Projo akan terus memperjuangkan dan mengawal agar Joko Widodo dapat melanjutkan kepemimpinannya pada periode berikutnya, agar apa yang sudah dimulai dan dikerjakan bisa dilanjutkan dan tidak menjadi sia-sia, dan Indonesia kan terus menjadi lebih baik.  Kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan tanpa beban masa lalu dan bukan beban di masa depan.

Salam reformasi!