TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyusul serangan pengamat perpajakan Yustinus Prastowo terhadap apa yang disebutnya sebagai “klaim Rizal Ramli”, pengamat ekonomi Gede Sandra menyebut, "Yustinus adalah seorang pengamat perpajakan yang baik. Namun ketika ia mencoba beralih bidang analisis menjadi pengamat makro ekonomi, analisanya tampak lancung."

Dalam keterangannya, Selasa (5/6/2018), Direktur Lingkar Survei Perjuangan (LSP) Gede Sandra menguraikan jawabannya tentang berbagai aspek yang oleh Yustinus telah dianalisis dengan data dan basis informasi yang minim.

Impor Beras

“Memang benar terjadi impor beras pada tahun 2000 (1,35 juta ton) dan 2001 (635 ribu ton), seperti pada data BPS. Tetapi impor tersebut bukan dilakukan oleh Rizal Ramli sebagai Kepala Bulog dan Menteri. RR tidak melakukan impor beras. Impor beras terjadi sebelum RR menjadi Kepala Bulog,” ujarnya.

Menurut Gede Sandra, impor beras cukup besar kemudian terjadi setelah bulan Juni 2001 (pasca Gus Dur dilengserkan) hingga tahun 2004.

"Kebijakan ini dilakukan oleh Kepala Bulog Widjanarko, pada zaman pemerintahan Megawati. Wijanarko akibatnya masuk penjara karena kasus korupsi saat menjabat Kabulog."

Praktisi pertanian, yang juga mantan Menteri, Siswono Yudo Husodo, dalam sebuah tulisannya pada tahun 2005 (berjudul: Swasembada dan Impor Beras) memuji kebijakan era Gus Dur yang mengenakan bea masuk beras 25 persen dan impor yang berkurang drastis pada masa Gus Dur.

Pengelolaan Utang

Agar lebih lengkap pemahaman tentang rawannya pengelolaan utang Indonesia, Gede Sandra menyarankan Yustinus sebaiknya perhatikan data dari Nikkei Asian Review yang dipublikasi minggu lalu.

Di sana dijabarkan jumlah utang luar negeri/yang dimiliki asing (external debt) beberapa negara berkembang yang penting di Dunia.

Besaran utang luar negeri Indonesia (USD 352 miliar) menduduki peringkat ke-3 terbesar, lebih kecil dari India (USD 513 miliar) dan Turki (USD 453 miliar), tapi lebih besar dari Argentina (USD 232 miliar), Malaysia (USD 212 miliar), Thailand (USD 148 miliar), dan Filipina (USD 72 billion).

Sementara bila dihitung perbandingan antara utang luar negeri dengan cadangan devisa negara tersebut, Indonesia (2,8 kali) kembali menduduki peringkat ke-3 tertinggi, di bawah Turki (4,1 kali) dan Argentina (3,8), tapi lebih besar dari Malaysia (2 kali), India (1,2 kali), Filipina (0,9 kali), Thailand (0,7 kali).

Seperti diketahui, Malaysia belum lama ini di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Muhamad mengumumkan kebijakan untuk mengurangi utang luar negeri negara mereka.

Publik Malaysia pun menyambut luas. Ini berarti Malaysia sudah cukup khawatir dengan pengelolaan utang negaranya.