Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Sistem OSS Dikhawatirkan Tidak Akan Berjalan Efektif di Daerah

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengkritisi program perijinan usaha Sistem Online Single Submission (OSS) yang baru dibuat pemerintah.

Editor: Ferdinand Waskita
zoom-in Sistem OSS Dikhawatirkan Tidak Akan Berjalan Efektif di Daerah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM, Jakarta, Senin (14/1/2019). Presiden menyoroti tantangan berikutnya adalah mengintegrasikan kecepatan perizinan di pusat ke daerah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengkritisi program perijinan usaha Sistem Online Single Submission (OSS) yang baru dibuat pemerintah.

Pelaksanaan OSS dikhawatirkan tidak akan berjalan efektif terutama di daerah.

“Sistem ini tidak akan terlihat efektif dalam waktu dekat. Hambatan dalam pengurusan ijin investasi di daerah masih akan tetap terjadi sepanjang tidak dilakukan pembenahan secara menyeluruh dalam penerapannya oleh pusat hingga pemerintah daerah,” kata Nasril Bahar dalam keterangan tertulis, Rabu (6/2/2019).

Politikus PAN itu menilai Sistem OSS baru sebatas pelimpahan kewenangan pengurusan perijinan yangsebelumnya di bawah Menkoperekonomian kepada Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM.

“Sistem OSS ini akan menjadi masalah apabila daerah belum melaksanakan sistem perijinan satu atap. Beberapa daerah atau provinsi ada yang belum melaksanakan sistem perijinan satu atap. Ini tetap saja akan menghambat pengurusan perijinan,” ujarnya.

Nasril mengatakan sistem OSS juga akan mandul apabila BKPM tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten.

Sistem ini hanya akan berjalan efektif untuk pengurusan ijin investasi yang proyeknya berada dan terkait langsung dengan Kementerian dan Lembaga Negara saja.

Berita Rekomendasi

“Investasi swasta yang tidak terkait lembaga pemerintah bisa jadi malah semakin sulit. Kita berharap sistem OSS ini bisa membuat pengurusan perijinan lebih baik dibandingkan sewaktu perijinan masih diurus oleh Menkoperekonomian. BKPM sebagai otoritas terkait harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai level kabupaten apabila ingin sistem ini berjalan baik,” sarannya.

Baca: Online Single Submission Belum Berdampak, Menteri Darmin Sebut Realisasi Investasi Itu Butuh Waktu

Baca: Permudah Urus Izin Usaha, Pengembang Jakarta Dukung Penuh Program Online Single Submission

Nasril mengingatkan baik buruknya penerapan sistem OSS akan sangat memengaruhi citra BKPM sebagai garda terdepan dalam pengurusan masalah investasi di Indonesia.

“Kita harapkan BKPM tidak mengecewakan. Iklim investasi di dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh berjalan atau tidak sistem OSS ini. Jika pengusaha masih banyak mengeluh tentang program ini, berarti sistem OSS yang digembar-gemborkan pemerintah percuma saja,” katanya.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas