DALAM Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) disekitar kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan tengah (Kalteng), dinas energi dan sumber daya mineral yang berada dibawah pemerintah provinsi (Pemprov) Kalteng merasa perlu untuk menggelar workshop dalam rangka penyusunan dokumen cetak biru atau dokumen kerangka kerja secara terperinci.

Menurut Ketua forum PPM Kalimantan tengah Wiwin Suhartanto, workshop yang digelar selama satu hari pada 26 April 2019 di Ballroom Swiss Belhotel, Danum Palangka Raya Kalimantan tengah dihelat untuk mendapatkan blue print atau dokumen cetak biru yang terbaik dengan menerima masukan dari berbagai pihak.

Untuk mendapatkan dokumen cetak biru terbaik bagi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekaligus menjalankan amanat Kepmen ESDM No. 1824, Dinas Pertambangan dan Energi dari Provinsi Kalimantan Tengah lanjut Wiwin juga turut mengundang 12 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah di level Pemprov Kalimantan Tengah, 28 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah di level pemerintah kabupaten kota serta 24 orang perwakilan dari perusahaan pertambangan yang tergabung dalam forum PPM di Kalimantan tengah.

Untuk semakin menyempurnakan dokumen cetak biru yang akan dihasilkannya, dalam workshop yang digelar, Pemprov Kalimantan Tengah juga turut melibatkan peran aktif dari Coporate Forum for Community Development (CFCD) sebagai pihak ketiga dalam memberikan suplai data yang dibutuhkan oleh dinas pertambangan dan energi dari Pemprov Kalimantan tengah sekaligus membantu dalam penyusunan dokumen tersebut.

Sekjen CFCD Nurul Iman, dalam membantu Pemprov Kalimantan Tengah mendapatkan hasil cetak biru terbaik, pihaknya berperan untuk melakukan penggalian data baik primer maupun sekunder dengan melakukan berbagai wawancara dengan beberapa perusahaan tambang dan SKPD terkait di Kalimantan Tengah.

Adapun input data dari berbagai perusahaan tambang tersebut lanjut Nurul Iman didapat dari hasil wawancara dengan perusahaan tambang di Kalimantan tengah yang meliputi perusahaan tambang yang berada di Kabupaten Sampit, Kapuas, Murung Raya, Barito Timur, Gunung Mas, Barito utara serta Barito Selatan.

Seperti diketahui sebelumnya penyusunan dokumen cetak biru atau blue print bagi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, di Indonesia saat ini yang telah merampungkan baru dua provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan digelarnya workshop untuk meminta masukan dari berbagai pihak diharapkan Provinsi Kalimantan tengah menjadi provinsi ketiga yang memiliki dokumen cetak biru PPM.

Dalam workshop yang digelar selama satu hari, untuk mendapatkan dokumen cetak biru yang terbaik, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara dari Provinsi Kalimantan Tengah juga turut mengundang 24 perwakilan perusahaan yang meliputi PT Asmin Bara Bronang, PT Maslapita, PT Indo Muro Kencana, PT Mitra Barito, PT Duta Borneo Pratama, PT Telen Orbit Prima, CV Bunda Kandung, PT Hamparan Mulya, PT Suprabari Mapanindo Mineral, PT Bangun Nusantara Jaya Makmur, PT Adaro Metcoal, PT Trisula Kencana Sakti serta 12 perusahaan lainnya yang tergabung dalam forum PPM Kalimantan tengah tahun 2019