Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Blog Tribunners

BPK Rasa Partai Politik

Proses seleksi calon anggota BPK banyak mendapat kritik. Mulai dari proses yang tidak transparan hingga politisi yang gagal nyaleg

BPK Rasa Partai Politik
KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
Wapres Jusuf Kalla saat memberi ucapan selamat kepada anggota BPK yang baru dilantik di Gedung MA, Kamis (17/10/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari) 

Emerson Yuntho
Pegiat Antikorupsi, Wakil Direktur Visi Integritas

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah riuh aksi unjuk rasa menentang sejumlah Rancangan Undang-Undang yang kontroversial, Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (26/9) lalu mengesahkan lima anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2019-2024.

Empat dari lima anggota yang terpilih berasal dari partai politik (parpol). Mereka adalah Pius Lustrilanang dari Gerindra, Daniel Lumban Tobing dari PDIP Perjuangan, Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat, dan Harry Azhar Aziz dari Partai Golkar. Satu-satunya anggota terpilih non partai yaitu Hendra Susanto yang berasal dari internal BPK.

Baca: 2 Pegawai BPK Kembalikan Uang Suap Proyek SPAM Sebesar Rp 700 Juta Kepada KPK

Baca: Sesmenpora Minta Pegawai Kemenpora Patuhi Permintaan BPK

Proses seleksi calon anggota BPK banyak mendapat kritik. Mulai dari proses yang tidak transparan hingga mayoritas pendaftar merupakan politisi Senayan yang gagal dalam pemilihan legislatif April 2019 lalu.

Kerisauan bahwa BPK ditempati oleh orang yang tidak kompeten sesungguhnya juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada pimpinan DPR. Usulan Sri Mulyani agar anggota BPK sebaiknya dari non parpol tentu saja ditolak mentah-mentah oleh DPR.

Menjadikan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dari kepentingan politik, nampaknya sulit terwujud mengingat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK (UU BPK) menyebutkan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Proses pemilihan anggota BPK hanya dilakukan oleh DPR tanpa pelibatan dari panitia seleksi yang independen atau yang dibentuk oleh pemerintah.

Syarat untuk menjadi anggota BPK juga dinilai sangat normatif dan tidak seketat menjadi calon pimpinan KPK. Dalam UU BPK tidak tercantum syarat bukan merupakan pengurus salah satu partai politik atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Regulasi juga tidak mensyaratkan seorang calon anggota BPK harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang audit atau keuangan. Dengan syarat-syarat yang normatif tersebut berakibat banyaknya politisi, figur bermasalah atau tidak berintegritas dan tidak kompeten yang kemudian mendaftar sebagai calon anggota BPK.

Terpilihnya mayoritas anggota BPK dari kalangan parpol pada akhirnya menimbulkan keraguan dan kekhawatiran banyak pihak tentang masa depan lembaga auditor negara ini. Pemilihan yang baru saja terjadi memunculkan kesan adanya upaya parpol untuk mengusai BPK atau bagi-bagi kursi anggota BPK di kalangan politisi. BPK lalu dianggap sebagai tempat penampungan bagi anggota DPR yang gagal terpilih kembali di parlemen.

Jika lembaga auditor negara ini sudah dikuasai oleh parpol maka lembaga ini akan sulit mewujudkan misinya dalam melaksanakan tata kelola organisasi secara berintegritas, independen dan professional.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Yulis Sulistyawan
Editor: Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas