*) Oleh: Dr Osbin Samosir, M.Si

 
“Saudara-saudara, saja usulkan: Kalau kita mentjari demokrasi, hendaknja bukan démokrasi Barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup

--Soekarno dalam Rapat BPUPKI 1 Juni 1945--

KRITIK terbesar para Bapak Pendiri Bangsa (Founding Fathers) ketika merumuskan fondasi dasar negara bangsa Indonesia yang hendak dibangun adalah menolak  seluruh format demokrasi yang dibangun oleh negara Barat dan Amerika.

Demokrasi yang khas Indonesia berbasis kekeluargaan. Semangat itu sedang bertumbuh ketika melihat Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet  Indonesia Kerja Jilid II  Rabu 23 Oktober 2019.

Dalam dua kali periode Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yakni Tahun 2014 dan Tahun 2019, kedua figur  itu bertarung sangat ketat (face to face) bahkan meninggalkan emosi dan luka batin bagi para pihak pendukung kedua kubu.

Kehadiran Prabowo dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid II semakin menegaskan bahwa sosok demokrasi yang cocok untuk Indonesia bukanlah sosok demokrasi modern.

Baca: 5 Mantan Menteri Jokowi yang Pamit Mundur, Susi Pudjiastuti Beri Pesan Khusus ke Edhy Prabowo

Demokrasi di Eropa Barat dan Amerika sebagai asal muasal demokrasi menempatkan partai dan calon presiden dari kubu yang kalah di luar pemerintahan  sebagai oposan.

Pihak oposisi akan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkuasa (the ruling party).

Bukan hanya sekedar mengkritik kebijakan pemerintah,  kalangan oposisi bahkan akan memberi solusi alternatif atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap tidak memihak kepentingan masyarakat luas.

Hasil kerja kedua kubu dinilai oleh masyarakat pemilih  di Pemilihan Umum berikutnya.

Jika rakyat merasa kecewa dengan pemerintah, maka pemilih akan menghukumnya dengan memenangkan partai oposisi, dan sebaliknya.

Format  ini berjalan di Amerika dengan dua partai dominan: Partai Demorkat  versus Partai Republik, di Inggris dengan Partai Buruh dan Partai Konservatif.

Baca: Tim ilmuwan Inggris dan AS sedang mencari berbagai tanda kelahiran kanker

Ciri khas demokrasi di Eropah dan Amerika, bahwa hanya ada dua partai yang dominan, partai-partai lain mengambil poisisi di salah satu partai dimaksud.

Ciri lain liberlisme demokrasi awal adalah lahirnya ego individualisme, sehingga kepunahan si lemah dan si miskin adalah pupuk bagi liberalisme.

Demokrasi Kekeluargaan Indonesia
Demokrasi yang dianut oleh Indonesia bukanlah demokrasi sebagaimana demokrasi yang lahir dan bertumbuh di Barat dan Amerika yang menjadi contoh demokrasi modern.

Para founding fathers  Indonesia bersepakat  menolak demokrasi dengan prinsip liberalisme dari Barat karena mengandalkan penghormatan pada kekuatan dan keunggulan individual, tidak memberi tempat pada kohesi social yang mengutamakan kebersamaan dan harmoni.

Soekarno memberi contoh buruknya Demokrasi Barat: „Wakil kaum buruh jang mempunjai hak politiek itu, didalam Parlemen dapat mendjatuhkan minister.  Ia seperti Radja! Tetapi didalam dia punja tempat bekerdja, didalam paberik, — sekarang ia mendjatuhkan minister, bésok dia dapat dilémpar keluar kedjalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”.

Demokrasi yang khas Indonesia oleh para founding fathers adalah demokrasi yang ciri dasarnya kekeluargaan.  

Soepomo dalam Rapat BPUPKI 31 Mei 1945 di Gedung Chuuoo Sangi-In menjelaskan, “ … prinsip persatuan antara pimpinan 'dan rakjat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnja tjotjok dengan aliran pikiran ketimuran. … Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai pula dengan tjorak masjarakat Indonesia.” Bagi Supomo,  corak asli Demokrasi Indonesia adalah kekeluargaan yakni negara integralistik.

Negara kekeluargaan mengutamakan harmoni, saling mengh

argai, meminimalisir perbedaan pendapat, tidak perlu saling mengkritik yang menyakitkan apalagi sampai perpecahan.

Persis seperti sebuah keluarga yang mana semua anggota keluarga saling menjaga harmoni. Karena itulah Soekarno  merumuskan Pancasila pada Rapat BPUPKI 1 Juni dengan semangat demokrasi kekeluargaan khas Indonesia: “Kita hendak mendirikan suatu negara „semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaja, — tetapi „semua buat semua”.

Maka sejarah Indonesia pun dibangun tidak dengan adanya oposisi seperti praktek demokrasi di negara-negara Barat dan Amerika.

Karena postur demokrasi kita dibangun sebagai sebuah keluarga, maka partai yang kalah pun sangat layak untuk masuk ke dalam pemerintahan kubu yang menang.

Gambaran itulah yang ditampilkan dalam pelantikan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dalam Kabinet Indonesia Kerja Joko Widodo.

Apakah langkah yang diambil oleh Prabowo akan merusak pengertian dan tatanan demokrasi?

Bagi Prabowo, masuk dalam kabinet adalah kesempatan untuk memberitahu ke public bahwa kepentingan membangun dan berbuat untuk kemajuan bangsa  jauh lebih memberi nilai dan makna dibandingkan terus menerus memelihara rasa perasaan terluka anak-anak bangsa kedua kubu yang bisa semakin membelah persatuan dan kesatuan.

Bagi penganut demokrasi modern seperti yang bertumbuh di Eropah dan Amerika, sikap Prabowo akan dinilai mengkhianati nilai-nilai demokrasi yang ada di dalamnya ada oposisi.

Lalu bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia?  

Sampai saat ini, kita masih sedang belajar berdemokrasi karena Indonesia memang tidak punya sejarah dan tradisi demokrasi. Postur demokrasi yang khas Indonesia masih dalam pencarian.***

*)  Pengajar Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta