Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Membaca Politik Pragmatis Jokowi dan Politik Keumatan NU

Politik keumatan yang NU perjuangkan kalah penting dari visi ekonomi dan kesejahteraan Jokowi selama 5 tahun ke depan.

Membaca Politik Pragmatis Jokowi dan Politik Keumatan NU
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Alumnus Univeraitas al Azhar Mesir, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Wakil Ketua Rabithah ma'ahid Islamiyah- asosiasi pondok pesantren se Indonesia- Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU) periode 2010-2015. 

Membaca Politik Pragmatis Jokowi dan Politik Keumatan NU

KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.*

Kabinet Indonesia Maju bervisi kesejahteraan ekonomi, dan karenanya tidak perlu melibatkan tokoh agama representasi NU. Sekalipun hasil survei Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama menjadi penentu kemenangan pasangan calon presiden 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pertimbangan politik pragmatis Jokowi merasa tidak perlu berbalas budi. Karenanya, 56 persen warga NU (hasil survei Alvara Research Center) yang memilih Jokowi tidak perlu berharap lebih. Politik keumatan yang NU perjuangkan kalah penting dari visi ekonomi dan kesejahteraan Jokowi selama 5 tahun ke depan.

Memang benar menguatnya narasi populisme agama sebelum Pilpres 2019 adalah alasan soliditas suara warga Nahdliyyin yang mempersembahkan kemenangan atas pasangan Jokowi-Ma’ruf. Namun, di masa depan, isu agama dan politik identitas hanya akan membawa kebisingan yang tidak produktif. Jokowi perlu nalar politik yang berfokus pada isu ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan materiil.

Tentu sejak awal Jokowi sadar bahwa keputusannya menunjuk Menag dari kalangan militer akan mengecewakan kubu NU. Tetapi, warga Nahdliyyin juga harus tahu bahwa Jokowi sudah punya resep penangkal. Pertama, kekecewaan warga NU pasti segera reda. Sebab, KH. Ma’ruf Amin merupakan tameng simbolik paling ampuh untuk meredam gejolak Nahdliyyin. Warga Nahdliyyin lebih patuh pada kiai dari pada penguasa. 

Kedua, Jokowi tidak berkepentingan lagi pada Pilpres 2024 nanti. Ia sah-sah saja  merasa tidak perlu berbalas budi pada warga Nahdliyyin. Apalagi meninggalkan kawan lama dalam dunia politik merupakan hal biasa. Adalah lazim bila Jokowi mengecewakan warga NU sebagaimana Prabowo pun mengecewakan Front Pembela Islam (FPI). NU dan FPI sama-sama korban ketidak-setia-kawanan politik.

Ketiga, Jokowi hanya perlu mendengarkan pledoi-pledoi dari pengamat, akademisi, dan intelektual NU yang mengungkapkan kekecewaan mereka dengan cara-cara yang elegan, bijaksana dan terkesan intelektuil. Tetapi, dalam hukum besi politik, tidak setiap kritik rakyat harus diapresiasi oleh pemerintah.

Pragmatisme-materialis politik Jokowi dapat dilihat dari komposisi menteri. Kabinet Indonesia Maju tampak layaknya suatu perusahaan atau industri. Semua diarahkan pada pencapaian ekonomi, sehingga para pengusaha banyak terpilih jadi menteri.

Jangan heran apabila Jokowi sangat senang menemukan sosok seperti Nadiem Makarim. Di mata Jokowi, Nadiem Makarim adalah pengusaha muda yang sukses dengan gemilang. Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk Nadiem Makarim, menurut Jokowi, sangat cocok. Sekali pun Nadiem tidak punya background, tapi  dia diyakini dapat mengubah Kemendikbud menjadi lembaga bisnis dan industri sesuai visi besar presiden.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas