Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Kenapa Jokowi Harus Menggandeng NU?

Besarnya jamaah Nahdliyyin membuat visi Jokowi sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, berjalan tanpa menggandeng NU.

Kenapa Jokowi Harus Menggandeng NU?
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Presiden RI, Joko Widodo memerkan sarungnya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar NU ke-33 di alun-alun Jombang, Sabtu (1/3). Muktamar yang digelar di 4 ponpes akan berlangsung hingga Rabu (5/8). SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ

Kenapa Jokowi Harus Menggandeng NU?
Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A.*

Peningkatan kesejahteraan ekonomi merupakan visi utama pemerintahan Jokowi jilid dua. Semua pos-pos strategis dalam Kabinet Indonesia Maju diisi oleh banyak pengusaha. Sayangnya, pemerintah tidak menunjuk tokoh representatif dari NU sebagai ormas Islam terbesar dengan jamaah yang mencapai 120 juta jiwa itu.

Besarnya jamaah Nahdliyyin membuat visi Jokowi sulit, untuk tidak mengatakan mustahil, berjalan tanpa menggandeng NU. Apalagi warga Nahdliyyin berada di pelosok-pelosok pedalaman, desa-desa terpencil, dan kelas-kelas sosial yang sering terpinggirkan. Warga Nahdliyyin yang sudah mapan secara ekonomi maupun intelektual masih segelintir saja. Upaya katalisasi proyek pembangunan Jokowi butuh perpanjangan tangan NU, supaya tepat sasaran dan tidak mampat di jalanan oleh perompak amanah rakyat.

Alasan lainnya, pembangunan ekonomi dan terciptanya atmosfer investasi yang kondusif, sebagaimana dimimpikan Jokowi, tidak boleh terganggu oleh isu SARA dan termasuk radikalisme agama. Sementara itu, deradikalisasi tidak cukup ditangani dengan pendekatan formalistik, main tebang secara serampangan, apalagi terjebak pada cara pandang yang artifisial. Yakni, melihat aspek luaran saja, seperti celana cingkrang, cadar, dan semacamnya.

NU bukan saja mengerti tentang kebutuhan real jamaah di bawah, yang sering luput dari kontribusi pemerintah. Tetapi, NU juga memiliki pendekatan kultural yang dibutuhkan dalam proses deradikalisasi, demi terciptanya pembangunan ekonomi yang kondusif. Jauh sebelum era kemerdekaan, NU sudah berjuang untuk rakyat. Jika hari ini keterlibatan NU dalam kekuasaan dipersulit, maka NU akan kembali berjuang sendirian. Sementara kesejahteraan seluruh rakyat adalah tanggung jawab bersama.

Untuk itulah, dalam menyukseskan program-program pembangunan ekonomi maupun deradikalisasi yang digalakkan pemerintah, NU bisa berperan sebagai penyambung lidah sekaligus katalisator keberhasilan beberapa program kerakyatannya. NU menjadi penerjemah program pemerintah di hadapan jamiyahnya. Sehingga pola pembangunan yang dilakukan negara tidak berwatak top-down, dimana pemerintah memiliki imajinasi sendiri dan harus terealisasi di masyarakat tanpa mau mendengar apa yang sejatinya masyarakat butuhkan.

NU tidak saja jadi katalisator dalam bidang ekonomi dan pembangunan, melainkan juga katalisator program deradikalisasi. Radikalisme dari tahun ke tahun berubah. Wujudnya semakin abstrak dan gerakannya semakin halus. Hanya NU yang sejak awal pembentukannya memang diorientasikan untuk melawan radikalisme Wahhabi di Timur Tengah. Sejak negara ini belum lahir, NU sudah menghadapi gerakan radikalisme itu sendiri. NU adalah anti-tesa radikalisme itu sendiri.

Menjadi kesalahan strategi apabila Jokowi melihat deradikalisasi bisa dilawan dengan cara-cara formalistik. Lihatlah peristiwa radikalisme Islam di Timur Tengah, mereka sudah tiarap. Suplai dana dari negara-negara super power dihentikan. Sebab, makin lama makin tidak cocok pendekatan formalisme.

Karenanya, radikalisme pun ikut berganti wajah, mencari cara yang lebih samar dan tak mudah dibaca kecuali oleh mereka yang sejak awal jadi lawan utamanya. Di saat kelompok radikal berhadapan dengan pemerintah Indonesia, saat itulah Jokowi membutuhkan pendamping Islam moderat, dan itu hanya bisa dengan NU.

Pemerintah Jokowi tidak bisa memaknai KH. Maruf Amin, Wakil Presiden, sudah mewakili tuntutan warga NU maupun kebutuhan jaman. Di samping sudah menjadi rahasia umum bahwa Wakil Presiden tidak dimintai pendapat soal susunan kabinet, kebutuhan jaman yang terus berubah menuntut perlawanan terhadap bentuk-bentuk radikalisme Islam tidak cukup diwakili KH. Maruf Amin. Radikalisme telah bermetamorfosis menjadi lebih halus dan bergerak underground. Lantas bagaimana jalan keluarnya?

Pemerintah harus merangkul NU guna mengoptimalisasi dukungannya terhadap KH. Ma'ruf Amin. Dukungan yang dimaksudkan, dalam wujud paling sederhananya, adalah adanya pos baru yang dapat mengakomodir kepentingan Nahdliyyin. Salah satunya bisa berupa dibentuknya Kementerian Pesantren. Atau, Jokowi merangkul Nahdliyyin pada reshuffle kabinet setelah 100 hari kerja nanti.

Makna dan fungsi Kementerian Pesantren (Kementren) sangat banyak dan urgen. Pertama, Kementerian Agama selama ini belum maksimal dalam menjalankan Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren. Padahal, Menag sebelumnya berasal dari pesantren. Sementara jumlah pondok pesantren di seluruh Indonesia berjumlah puluhan ribu dan santri yang jutaan.

Parahnya lagi, periode ini Menag ditunjuk dari kalangan orang-orang yang tidak lahir dari rahim pesantren. Degradasi yang radikal terjadi. Merosot drastis perhatian pemerintah terhadap kepentingan mayoritas. Pengabaian pada komunitas dan masyarakat pesantren semakin jelas pada nalar politik Jokowi. Bukan perkara mustahil bila kelak UU Pesantren hanya jadi tugu mati yang tak bermakna.

Kedua, Kementren menjadi penting karena dapat mengoptimalkan peran pemerintah yang selama ini tidak terwakili oleh keberadaan direktorat pondok pesantren yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Kementren juga sebagai alternatif lain jika sekiranya 5 tahun ke depan, Jokowi semakin mantap dengan peran dan kinerja seorang jenderal purnawirawan TNI dalam mengendalikan Kemenag dengan cara-cara formalistik. Kementren saat itu akan mengimbanginya dengan pendekatan-pendekatan kultural.

Terakhir, yang paling penting, Kementerian Pesantren menjadi mekanisme yang bisa memberikan cantolan politik bagi suara mayoritas yang merasa diabaikan. Hadirnya Kementren juga dapat dimaknai sebagai "penerjemah" ketika penguasa hari ini bercita-cita membawah arah kebangsaan pada murni demi pengejaran kemakmuran dan kesejahteraan material. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan dan agama tidak seratus persen tergerus habis. Dan juga supaya kehidupan berbangsa tidak melulu urusan perut, tetapi hati dan agama tetap menjadi basis nilai utamanya. Ini semua penting Jokowi renungkan!

*Penulis adalah alumni Universitas Al-Azhar, Mesir; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas