Tribunners
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Perpanjangan Izin FPI

Perpanjangan Izin FPI, Siapa yang Mau Dikadali?

Pemerintah masih bersikap "gamang" menghadapi FPI, tidak seperti halnya ketika Pemerintah membubarkan HTI.

Perpanjangan Izin FPI, Siapa yang Mau Dikadali?
KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM - TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Akhirnya Menteri Agama Fachrul Razi Dukung FPI setelah Tulis Surat Setia: Kami Terbuka kepada Semua 

Penulis:
Petrus Selestinus
Koordinator TPDI dan Ketua Tim Task Force FAPP

PEMERINTAH masih bersikap "gamang" menghadapi FPI, tidak seperti halnya ketika Pemerintah membubarkan HTI.

Janji mendalami visi dan misi FPI tentang "penerapan Syariat Islam secara kaaffah di bawah naungan khilaafah Islaamiyyah dstnya.", sebagai sikap gamang dan terlalu dicari-cari, karena sudah 5 tahun visi dan misi FPI terdaftar di Kemendagri, namun tidak dilakukan pendalaman dan penindakan.

Melihat sepak terjang FPI yang intoleran selama 15 tahun, melakukan tindakan persekusi dan sweeping terhadap kelompok minoritas sebagai tindakan yang menjadi tugas dan kewenangan Penegak Hukum, mestinya sikap Pemerintah tidak hanya sekadar "tidak memperpanjang izin, melainkan langsung bubarkan FPI sesuai dengan tuntutan publik.

Sikap gamang Pemerintah terhadap FPI justru bertolak belakang dengan semangat pembentukan UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas yang lahir melalui Perpu Presiden Jokowi No. 2 Tahun 2017, dimana terdapat kebutuhan mendesak untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan negara yang ideologinya sedang terancam oleh ideologi Khilafah. 

Karpet Merah Produk SBY

Jika kita memperhatikan peristiwa dimana FPI diterima pendaftarannya pada 20 Juni 2014, kemudian Badan Hukum HTI disahkan pada 2 Juli 2014 dan sebelumnya UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Ormas dicabut dan dibentuk UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas pada 22 Juli 2013, semuanya berlangsung menjelang akhir masa bakti SBY sebagai Presiden pada Oktober 2014. 

SBY dianggap telah memberikan "karpet merah" bagi ormas-ormas yang memperjuangkan khilafah sebelum mengakhiri masa jabatannya.

Sejumlah pasal di dalam  UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, membuat Negara tidak berdaya ketika hendak menindak ormas Radikal dan Intoleran yang memperjuangkan Khilafah.

Karena itu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu No.2 Tahun 2017 yang mengubah pasal-pasal "nakal" dari UU No. 17 Tahun 2013 tsb.

Baca: Jokowi Tinjau Akses Jalan Patimban Jawa Barat, Targetkan Rampung Juni 2020

Baca: Sebut Jokowi Juga Alumni 212, Fahri Hamzah: Reuni 212 Momentum Paling Manis untuk Rekonsiliasi

Baca: Tinjau Pelabuhan Patimban Subang, Jokowi: Arah ke Depan Jadi Pelabuhan Khusus Mobil

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Dewi Agustina
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Perpanjangan Izin FPI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas