Catatan KH Imam Jazuli: Sri Mulyani, Simbol Negara Oligarkis

Sri Mulyani, Simbol Negara Oligarkis

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

Babak baru perjuangan Islam Nusantara, setelah melawan radikalisme dan intoleransi agama, adalah menantang “Negara Oligarkis”.

Salah satunya sistem permodalan yang hanya bisa diakses oleh sekelompok kecil kapitalis. Sedangkan lagu lama untuk orang kecil adalah kendala persyaratan perbankan.

Pada 23 Februari 2017, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN Puspayoga, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj menandatangani sebuah MoU di Kantor Pusat PBNU.

Di dalam MoU tersebut, terdapat alokasi anggaran dari pemerintah sebesar 1.5 triliun untuk program investasi, kredit ultra mikro, atau apa pun di bawah size Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang senilai Rp. 100 triliun. 

Dari total Rp. 1.5 triliun itu, menurut Sri Mulyani, jaringan usaha PBNU sudah menerima Rp. 211 miliar. Sebab, jaringan usaha yang terafiliasi dengan PBNU sangat banyak, yakni sekitar 5-10 juta.

Dari 10 juta unit usaha terafiliasi NU itu baru 5 koperasi saja yang menerima dana pinjaman dari pemerintah, yakni KSPPS BMT UGT Sidogiri senilai Rp50 miliar; KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera senilai Rp100 miliar; KSPPS BMT El Anugerah senilai Rp8 miliar; KSPPS BMT Nuansa Umat Jatim senilai Rp50 miliar dan KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi senilai Rp3 miliar. 

Persoalan sebenarnya, seperti yang penulis dengar langsung dari Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, ketika bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, adalah soal sistem dan mekanisme yang kapitalistik.

Bantuan dari pemerintah tidak menolong rakyat kecil dari situasi perekonomian negara yang dikuasai kaum kapitalis.

Akses pada sumber permodalan pemerintah hanya bisa dilakukan oleh sekelompok kecil orang-orang kaya. Bahkan, dana pinjaman disodor-sodorkan hanya pada orang kaya.

Bagaimana nasib orang kecil? Nasib orang kecil akan terus dipersulit oleh negara dengan banyak alasan.

Sri Mulyani sendiri mengatakan, tidak semua unit usaha (NU) memiliki kualitas baik, dan pondok pesantren bukan unit kegiatan ekonomi, sehingga beberapa individu tidak bisa pick up, dan kreditnya tidak membantu.

Beginilah negara bila dikuasai oleh sekelompok oligarkis, sehingga sistem sepenuhnya kapitalistik.

Penulis jadi ingat Surya Paloh, Pimpinan Nasdem, yang menyebut Indonesia sebagai negara dengan sistem kapitalis, tetapi pemerintah malu mengakuinya.

Bahkan, tidak heran jika kemudian ada politisi dari fraksi PDI Perjuangan sendiri, Effendi Simbolon, bersuara sama.

Bagi Effendi, visi misi nawacita Jokowi dipraktikkan dalam wajah dan rupa yang bercita rasa liberalis-kapitalis.

Ini semua bukti bahwa ucapan Kiai Said Aqil Siroj ada benarnya, yaitu negara ingin menarik suku bunga 9% dari dana pinjaman/kredit yang diberikan.

Ketua I Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Zaenal Effendi membenarkan adanya suku bunga tinggi tersebut, yakni 8% atau 1% lebih rendah dari klaim Kiai Said Aqil Siroj.

Sri Mulyani tidak paham ekonomi Islam. Caranya dalam memaknai ekonomi Islam adalah perspektif kapitalisme.

Padahal, Islam Nusantara yang digagas oleh Walisongo, sejak dahulu kala, melawan sistem feodalisme-oligarkis-kapitalistik semacam itu.

Ustad Ahmad Baso, budayawan dan filolog NU, mengungkapkan bahwa teks-teks Nusantara warisan Walisongo adalah bukti Islamisasi yang berpijak pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dengan sistem musyarakah (bagi hasil), Walisongo ingin menghapus sistem upah yang kapitalistik. Bagi Walisongo, kesejahteraan tidak boleh berputar di kalangan kelompok kecil, tetapi harus didistribusikan secara adil kepada rakyat kecil yang lebih luas (Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara, 2018).

Sampai kapanpun, pemerintah akan melihat negatif ekonomi pesantren jika pendekatannya kapitalistik.