Selain itu untuk menangkal intoleransi yang ada dan tumbuh di lingkungan sekolah negeri, , pria kelahiran Gunung Kidul, 9 September 1962 ini juga menyampaikan bahwa sekolah negeri harus memiliki ruang yang terbuka terhadap siapaun. Hal tersebut terlihat di masa sebelum tahun 2000-an, di mana sekolah negeri itu menjadi pilihan utama para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya tanpa ada hambatan-hambatan terkait soal agama, soal ras, golongan dan sebagainya.

“Jadi sekolah negeri pada jaman dahulu itu adalah benar-benar sekolah kebangsaan. Jadi mestinya roh kebangsaan itu dijaga oleh sekolah itu. Karena itu sekolah negeri sudah sementinya tidak boleh ada aturan aturan yang bersikap diskriminatif atau ekslusif,” ujarnya.

Hal ini tentunya berbeda dengan sekolah swasta, yang mana hal itu memang menjadi otonomi sekolah itu sendiri. Namun dalam hal mengucapkan selamat ulang tahun,hari besar keagamaan dan sebagainya merupakan suatu kebaikan.

“Dimana kebaikan itu sudah semestinya harus ditanamkan  di sekolah. Jadi kalau ada sekolah yang mengajarkan tidak baik, tentunya justru harus kita pertanyakan.” ucap pria yang juga Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Yogyakarta itu.

Oleh sebab itu menurutnya pemerintah juga harus berani untuk bertindak tegas seperti seperti dengan melakukan monitoring secara serius, termasuk kurikulumnya dan juga cara guru-gurunya dalam memberikan pengajaran kepada muridnya.

“Pemerintah selama ini kan tidak berani tegas, padahal hal seperti ini (intoleransi) tidak boleh sampai masuk ke ranah pendidikan dengan membawa-bawa agama atau politik lainnya. Karena kalau hal itu diperbolehkan maka kita akan susah untuk mencari penyelesaiannya. Karena kalau agama ini dipakai menjadi kendaraan politik individu atau parpol atau kelompok tertentu di dalam dunia pendidikan, maka sikap-sikap intoleran itu akan tumbuh,” ungkapnya

Menurutnya,  banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bersikap tegas jika ada sekolah yang terbukti cenderung mengajarkan eksklusivisme, misalnya seperti melakukan penutupan namun dengan tidak mengorbankan para siswa yang masih menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

“Jadi caranya, misalnya siswa yang sekolah disitu ya tetap dipertahankan sampai lulus, tidak langsung ditutup. Tetapi sekolah itu tidak boleh menerima siswa baru. Jadi tidak ada yang dikorbankan.  Atau ditampung di sekolah lain. Memang pasti dilematis karena pemerintah akan dihajar oleh berbagai pihak tetapi itu harus dilakukan,” ujarnya.