Oleh: Karyudi Sutajah Putra*   

TRIBUNNEWS.COM  - Pelacur-pelacur kota Jakarta
Berhentilah tersipu-sipu
Ketika kubaca di koran
Bagaimana badut-badut mengganyang kalian
Menuduh kalian sumber bencana negara
Aku jadi murka
Kalian adalah temanku
Ini tak bisa dibiarkan
Astaga
Mulut-mulut badut
Mulut-mulut yang latah
Bahkan seks mereka politikkan

Saudari-saudariku Bersatulah
Ambillah galah
Kibarkan kutang-kutangmu di hujungnya
Araklah keliling kota
Sebagai panji yang telah mereka nodai
Kinilah giliranmu menuntut
Katakanlah kepada mereka
Menganjurkan mengganyang pelacuran
Tanpa menganjurkan
Mengawini para bekas pelacur
Adalah omong kosong

Kutipan sajak WS Rendra berjudul, "Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta" di atas sepertinya analog dengan dugaan penjebakan dan penggerebekan NN, Pekerja Seks Komersial (PSK), eufimisme dari pelacur, oleh politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, di salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (26/2/2020).

Bahkan seks pun mereka politikkan! Betapa tidak?  

Dengan berdalih membuktikan bahwa di Kota Padang marak prostitusi atau pelacuran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI "rasa" Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini  bersama Tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar melakukan penggerebekan terhadap NN.

Modusnya, seperti diberitakan sejumlah media dia booking NN melalui platform MiChat temannya, dia booking kamar hotel dengan nomor 606, dan dia suruh seseorang, diduga bernama Bimo Nurahman, untuk masuk kamar NN. 

Lalu terjadilah penggerebekan yang dibarengi dengan peliputan oleh media televisi, dengan barang bukti uang transaksi Rp 750.000 dan, mohon maaf, kondom yang belum terpakai.

NN, 26 tahun, yang memiliki anak balita itu kini sudah berstatus tersangka prostitusi online bersama mucikarinya.

Ironisnya, pemakai jasa NN justru tidak dijerat hukum.  

Padahal, dugaan transaksi seks itu merupakan perbuatan resiprokal, tak bisa dilakukan seorang diri.

Di pihak lain, Andre Rosiade sudah diperiksa Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Selasa (11/2/2020), dan akan diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan dugaan pelanggaran kode etiik.

Andre juga dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Senin (10/2/2020), dengan dugaan ikut membantu kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 56, Pasal 296 dan Pasal 310 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bisa juga Andre dijerat dengan Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Seks pun mereka politikkan! Demi menaikkan popularitas dan elektabilitasnya, Andre "nabok nyilih tangan" atau lempar batu sembunyi tangan, dan memainkan politik belah bambu: menaikkan posisi dirinya dengan menginjak orang lain.

Pertanyaannya, beranikah polisi menjerat Andre yang juga anggota DPR RI? 

Sesuai prinsip equality before the law, tak ada alasan polisi untuk tidak memproses hukum Andre jika memang ia sudah dilaporkan, karena polisi tidak boleh menolak setiap laporan, sepanjang laporan itu memenuhi syarat.

Namun faktanya, sering ada rasa ewuh-pakewuh ketika polisi harus memeriksa orang berpengaruh, seperti Andre ini.

Belum lagi bila ada invisible hands yang ikut bermain.

Memberantas pelacuran, sebagaimana memberantas kejahatan lainnya, memang merupakan tugas moral semua orang, apalagi Andre yang merupakan wakil rakyat.

Tapi, "ngono ya ngono, nanging ojo ngono", alias jangan kebablasan sampai-sampai merendahkan martabat perempuan.

Andre boleh menjadi polisi moral, tapi caranya jangan sampai melanggar aturan, apalagi mempermalukan perempuan.

Sebagai anggota Dewan, salah satu tugas pokok dan fungsi Andre adalah melakukan pengawasan.

Tapi untuk eksekusinya, itu menjadi ranah aparat penegak hukum. Andre bukan anggota Polri atau Satpol PP.

Apa pun kondisinya, apa pun profesinya, perempuan adalah ibu dari manusia yang harus dijaga martabat dan kehormatannya.

Apalagi, seperti kata Rendra, menganjurkan mengganyang pelacuran tanpa menganjurkan mengawini para bekas pelacur adalah omong kosong.

Membubarkan PSK tidak semudah membubarkan partai politik.

harus diberi pekerjaan. Mereka harus dipulihkan derajatnya.

Politisi dan pegawai tinggi adalah caluk (terasi) yang rapi. Kongres-kongres dan konferensi partai tak akan pernah berjalan tanpa PSK.

PSK tak pernah bisa bilang ‘tidak’, lantaran kelaparan yang menakutkan, kemiskinan yang mengekang, dan telah lama sia-sia mencari kerja.

Ijazah sekolah tiada guna.

Kini, saatnya PSK-PSK Kota Padang bahkan seluruh Indonesia bersatu. Lawanlah mereka yang telah mempermalukan kalian.

Bila tidak dengan melaporkan mereka ke polisi, ya menggelar aksi demonstrasi, atau kalian bisa mogok "kerja". Jangan mau melayani para pria hidung belang. Dalam sehari saja, mereka akan kelimpungan.

Kalian, yang selalu dicibir para moralis, diludahi kaum hipokrit seperti Andre Rosiade, sudah saatnya bangkit supaya tidak hanya diperhitungkan pada saat pemilu saja.

Lihatlah, kalian punya andil dalam terpilihnya Andre Rosiade di Daerah Pemilihan Sumbar I yang meliputi di antaranya Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.

Andre beroleh 133.994 suara dan lolos sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Dharmasraya adalah penyumbang suara terbesar kedua bagi Andre, yakni 20.862 suara.

Penyumbang suara terbesar pertama Andre adalah Kota Padang, dengan 70.579 suara.

Sejatinya, apa yang kau cari Andte? Pragmatisme politik seperti popularitas dan elektabilitas (maklum pernah disebut sebagai calon gubernur Sumbar dalam Pilkada 2020), atau misi suci menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan memberantas pelacuran yang sudah ada sejak 4.000 tahun silam.

Tujuan baik, bila cara mencapaimya dilakukan dengan kurang baik, hasilnya bisa kurang baik pula.

Andre kini menjadi pahlawan kesiangan.

* Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.