KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di mana Nurhadi diduga bersembunyi, seperti di Jakarta dan Jawa Timur.

Kalau memang KPK mau menangkap Nurhadi, sejak awal sebenarnya sangat mudah dilakukan.

Tapi itu tidak dilakukan KPK dengan berlindung di balik berbagai macam alibi.

Dus, ada pihak-pihak yang coba disembunyikan bahkan mungkin dilindungi oleh KPK.

Nurhadi disinyalir hanya pucuk atau puncak dari gunung es di lautan di mana badan gunung yang jauh lebih besar tenggelam di dasar dan perut samudera.

Nurhadi, sebagai pegawai negeri, bagaimana bisa ia memiliki kekayaan melimpah, bahkan melampaui kewajaran?

Saat menghelat resepsi pernikahan anaknya di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, misalnya, cindera mata yang dibagikan kepada para tamu undangan di antaranya adalah Iphone.

Selama menjadi Sekjen MA dan sebelumnya, berapa banyak pihak-pihak yang telah "dibantu" Nurhadi?

Mungkin hakim-hakim yang nanti akan menyidangkan Nurhadi dulu pernah ia bantu pula, sehingga sidang in absentia adalah pilihan yang aman.

Sidang in absentia memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. 

Tapi sikap ketergesaan KPK untuk menyidangkan Nurhadi secara in absentia memantik tanda tanya.

KPK disinyalir akan munutup-nutupi kotak Pandora yang dikhawatirkan akan dibuka Nurhadi.

Secara psikologis, bila seorang manusia merasa tertekan, dan tekanan itu tak mampu ditahan lagi maka ia akan melepaskannya, seperti pegas tertekan yang tiba-tiba dilepas, atau bendungan yang tak kuasa menahan air bah.

Pimpinan KPK adalah pilihan politik pemerintah dan DPR, bukan pilihan profesional.

Sebagai pilihan politik, prosesnya diharapkan tidak sarat dengan deal-deal politik, bahkan trik dan intrik.

TM Mangunsong SH: Praktisi Hukum / Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat.