Berkaca dari Negara Lain dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Menurut J.J Linz, otoritarian merupakan sebuah pluralisme politik yang terbatas dan tidak bertanggung jawab, tanpa elaborasi serta tuntutan ideologi. Tanpa mobilisasi politik yang intensif atau ekstensif.

Di sisi lain konteks sosio-ekonomi masyarakat Wuhan juga tidak berbeda dengan kota besar dunia lainnya.

Dengan jumlah populasi hampir menyentuh 9 juta penduduk, serta mayoritas mereka bekerja di sektor industri baik pada industri rumahan hingga manufaktur.

Ketika karantina wilayah diterapkan, para pekerja dirumahkan dan negara menanggung gaji mereka selama 3 bulan terhitung dari awal Februari hingga April.

Hal ini mencegah post-pandemic effect yang berpotensi meledaknya pengangguran akibat berhentinya operasional industri.

Selain itu, adanya konsep ke-ekonomian state-capital(pusat) yang merupakan motor sistem penggerak ekonomi Cina berperan positif selama karantina wilayah di Provinsi Hubei diterapkan.

Aktivitas ekonomi komersial yang dikontrol penuh oleh negara berimplikasi kepada berlimpahnya bantuan yang diterima oleh Provinsi Hubei.

Tercatat beberapa provinsi menopang sebagai rantai bantuan pasokan kebutuhan kota Wuhan selama plandemi. Ini merupakan sebuah potret gotong-royong yang mustahil dilakukan oleh sistem neoliberal.

Pandemi Ideologi

Di tengah semakin mewabahnya Covid-19 ini kemungkinan terdapat juga sebuah jualan industri ideologi, konteks geo-politik, geo-ekonomi menjadi isu-isu politik lama dunia kembali mencuat lagi.

Framming Idelogi yang disematkan dari “blok barat” dan “blok timur” terangkum dalam narasi bagaimana sistem pemerintahan di china yang otoriteritarian mampu dengan cepat menahan meluasnya dampak pandemi

Secara geopolitis inisiasi suatu negara pada kemampuannya untuk membuat negara lain mengadopsi system negara asalnya mereka, baik itu fitur-fitur teknologi, infrastruktur atau bahkan ideologi akan membawanya mampu unggul dalam persaingan.

Pola perspektif lainnya bagi siapa saja negara yang berhasil diadopsi system mereka dalam bentuk apapun baik dari aspek kebijakan dan pengetahuan dan sebagainya akan memenangkan lebih banyak pengaruh di level internasional.

Seperti yang diutarakan Kepala BIN, Jend.(Purn) Budi Gunawan menerangkan, “Kontestasi ideologi-ideologi ini, melahirkan perebutan pasar ideologi dan pencarian ideologi alternatif, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan orang untuk mencari nilai-nilai atau ideologi yang sesuai dengan keyakinannya”

“Tolok ukur (benchmark) dari AS, kini terjadi pertarungan ideologi antara liberalisme melalui prinsip pasar bebas dengan nasionalisme proteksionis yang mengedepankan “America First” untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Pertentangan tersebut, mengakibatkan polarisasi di masyarakat AS dan menimbulkan kegamangan di kalangan generasi mudanya”.

“Sementara RRT (Republik Rakyat Tiongkok), dapat mempertahankan identitas bangsanya yang memiliki ideologi komunis dengan mengakomodasi praktik kapitalis untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.”