Misalnya, sebuah berita menyebut, perekonomian Indonesia di kuartal III diprediksi terkontraksi minus 2,9 persen hingga minus 1 persen.

Jika prediksi, kontraksi 2 kuartal berturut-turut itu pertanda perekonomian Indonesia di kuartal IV masuk ke jurang resesi.

Membaca judul berita seperti itu, kemudian kelompok aktivis, ekonom menyikapinya sangat reaktif atau berlebihan tanpa merunut dan mengkaji sebab-akibat terjadinya resesi.

Mereka lupa fluktuasi perekonomian tak lepas dari hukum permintaan dan penawaran, dinamika perubahan sosial-politik dan siklikalitas ekonomi global.

Begitu pula, persoalan rangkap jabatan direksi/komisaris yang digembar-gemborkan Ombusman dengan jumlah ribuan personalitas yang tersebar di unit-unit BUMN, disinyalir Erick Thohir telah menabrak aturan, bahkan menghambur-hamburkan uang negara untuk gaji dan honor direksi/komisaris yang nominalnya fantastis, namun uang triliunan itu tidak berbanding lurus dengan kinerja unit-unit BUMN.

Apalagi jika dikaitkan dengan UU ASN, UU BUMN seolah Erick Tohir telah melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka sudah sepantasnya beliau turun dari kursi Menteri.

Menurut Arianto Persada, Ketua AKSI Pro-Demokrasi dan Kebijakan publik, mereka yang mendesak Erick Tohir mundur, itu sebuah verbal abuse dan menambah beban penderitaan masyarakat.

Mereka melihat masalah bangsa ini hanya satu dimensi (one dimentional), mudah menyalahkan orang, dan mereka tak mau tau menteri/pelaksana pandemi tengah giat-giatnya melakukan penangulangan dan pembenahan.

Saya menduga, ada pihak-pihak yang tak nyaman dengan pembenahan itu atau ada hidden agenda yakni, kepentingan politik yang terbungkus pita secara apik sebagai sebuah pesanan (by order).

Betapa tidak, ketika tingkat pertumbuhan angka pandemi meningkat, lagi-lagi yang muncul fitnah dan men-dzolimi ketua pelaksana penanggulangan pendemi Covid.

Padahal, beliau bersama jajaran menteri lainnya dan struktur gugus tugas tengah bekerja keras melaksanakan program kegiatan untuk masyarakat dalam penanggulangan Covid-19.

Sebaliknya, kritik, aksi turun ke jalan dan mendesak Erickout, itu sama halnya kelompok aktivis, penggiat ekonomi dan elit politik tak punya “ a sense of caring” (rasa kepedulian).

Mereka hanya menganggap Pandemi sebagai “Virus menular” dan bisa di cegah dengan memutus rantai rangkap jabatan direksi/komisaris dan mundurnya Erick Tohir.

Di sinilah, banalitas intelektual aktivis, penggiat ekonomi dan elit politik dipertaruhkan. jangan sampai “beleng-beleng” (ketidakpahaman) dipelihara.

Siapa pun wajib tahu, untuk memutus rantai penularan virus corona, setidaknya taat dengan protokol kesehatan, apalagi vaksin corona belum ditemukan – baru belakangan ini ada empat negara yang mengklaim telah menemukan vaksin corona virus, seperti AS, China, Singapura dan Inggris.