Gara-gara Benur Gerindra Babak Belur

Kualat kepada PKS? Dalam nalar politik, tak ada ruang untuk analisis mistis. Istilah karma hanya ada di dalam diskusi agama. Nasib sial. Mungkin kalimat ini lebih mewakili.

Tertangkapnya Edhy Prabowo tentu punya risiko politik. Pertama, partai Gerindra jatuh di mata publik. Elektabilitas Gerindra terancam turun.

Ini juga mungkin bisa berpengaruh terhadap kader-kader Gerindra yang sedang menjadi calon kepala daerah.

"Ah, gak mau nyoblos calon dari partai korupsi!" Narasi ini bisa dimainkan oleh rival-rivalnya di pilkada Desember 2020.

Setiap tokoh partai tertangkap KPK, ada konsekuensi hilangnya sebagian pendukung. Hal ini pernah dialami oleh sejumlah partai, di antaranya Demokrat dan PPP.

Ketua umum ditangkap, elektabilitas langsung ngedrop. Khususnya PPP di pileg 2019 kemarin. Megap-megap!

Kedua, jika Gerindra tidak cepat dan piawai untuk recovery, ini bisa mengancam rencana Prabowo maju di Pilpres 2024.

Santernya isu Prabowo-Puan Maharani yang digadang-gadang maju di pilpres mendatang bisa berantakan. Bagi Gerindra sendiri, ini tidak masalah.

Karena, majunya Prabowo di pilpres akan menaikkan suara untuk para calon anggota DPR dan DPRD. Kalah menang, itu nomor 12.

Bukan yang utama. Menang syukur, gak menang masih untung. Bagitu umumnya para kader dan caleg Gerindra berpikir.

Beda dengan PDIP, kalau susah dijual, untuk apa ikut mengusung Prabowo? Adakah ada partai lain yang masih mau mengusung Prabowo? Tanya saja ke PKS.

Lalu, bagaimana hubungan Gerindra dengan istana? Adakah keterlibatan istana dalam penangkapan Edhy Prabowo?

Secara hukum, presiden tak boleh intervensi. Faktanya? Sulit anda membuktikannya. Kecuali anda nekat dan siap dipenjara.

Dari aspek politik, muncul banyak spekulasi. Apakah langkah KPK ini semata-mata iklan? Sejak UU KPK No 19 Tahun 2019 disahkan, KPK nyaris kehilangan kepercayaan publik.

Apalagi baru-baru ini, ketua KPK membuat pernyataan salah dan blunder ketika mengomentari buku berjudul "How Democracies Die".