Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Menantikan Sikap Wasathiyah PBNU dan Penegakan HAM

Polarisasi umat baik antar golongan maupun pemerintahan semakin menajam. PBNU harus mengambil sikap wasathiyah.

Menantikan Sikap Wasathiyah PBNU dan Penegakan HAM
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA,Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. 

Menantikan Sikap Washatiyah PBNU dan Penegakan HAM

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Sekembalinya Habib Rizieq Shihab (HRS), yang diangkat sebagai Imam Besar (IB) oleh pengikutnya, menyisakan banyak persoalan metodologis. Polarisasi umat, baik antar golongan maupun versus pemerintah, semakin menajam. Ormas besar seperti PBNU menjadi tidak mudah untuk merumuskan konsep Washathiyah (moderatisme) ke dalam tindakan konkrit-aplikatif.

Menunggu dan menantikan jawaban bagaimana pandangan PBNU terkait Pembunuhan 6 Anggota Laskar FPI, sungguh mendebarkan dan membuat jantung dag-dig-dug. Sementara di sisi lain, ormas besar lain seperti Muhammadiyah telah menyatakan sikap tegasnya.

Pengurus Pusat Muhammadiyah tidak tinggal diam dalam kasus tertembaknya 6 anggota laskar FPI oleh aparat kepolisian. Presiden Jokowi didesak untuk segera membentuk tim independen, yang objektif dan tidak memihak, guna mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Dalam Tim Independen ini, Muhammadiyah mengusulkan agar Komas HAM dan Ikatan Dokter Indonesia (ID) ikut dilibatkan.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, hal paling penting dilakukan adalah mengungkapkan alasan penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparan penegak hukum, polisi, dan TNI di luar tugas perang. Sikap ini terang benderang, menempatkan TNI-Polri sebagai objek yang harus dibidik.

Dengan sikap tegas Muhammadiyah tersebut, polarisasi umat semakin tidak terhindarkan. Muhammadiyah berada di kubu Komnas HAM dan IDI untuk mencarikan keadilan bagi FPI sebagai korban. Sementara di sisi lain, FPI dan PBNU berbeda pendapat dalam hal ideologi, visi-misi, strategi maupun metode dakwah.

Pengutipan dan sitasi Muhammadiyah terhadap peran Komnas HAM dan IDI, agar dilibatkan dalam tim independen, sangat strategis. Dukungan pada Komnas HAM dan profesi kedokteran menunjukkan spirit Washathiyah (moderatisme), yang idealnya harus diwacanakan sejak awal oleh PBNU. Ibarat kata, Muhammadiyah telah berhasil mencuri start.

Bagi PBNU, berkomentar tentang penegakan HAM adalah wujud politik kebangsaan, di luar politik kekuasaan selama ini. Namun, ketika terjadi perselihan tajam antara TNI-Polri versus FPI, bukan perkara mudah menerjemahkan konsep Washathiyah NU menjadi satu narasi politik kebangsaan yang konkrit. Salah satu kendalanya adalah historisitas FPI, TNI dan Polri.

FPI adalah anak kandung era reformasi 1998. Setelah rezim Orde Baru (Orban) Soeharto lengser, FPI turut meramaikan kebebasan demokrasi. Tentu dengan membawa karakteristik khas mereka sendiri. Namun, terlepas dari apapun karakteristik FPI, keharmonisan antara TNI-Polri dan FPI tercatat dalam sejarah. Ditambah lagi, di samping watak anarkis-destruktif FPI, jasa-jasa sosial-kemanusiaan ormas radikal tersebut tidak boleh dikesampingkan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas