Beberapa negara ASEAN menurut Jose Mervin merupakan mata rantai dari base camp ISIS, yang dianggap banyak memiliki kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme karena tidak didukung teknologi yang mumpuni dalam tindakan pencegahan, di antaranya Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Dalam kerangka itulah penulis memandang perlunya penerapan satu peraturan di ASEAN dalam upaya mencegah dan memberantas perdagangan gelap narkoba. Juga pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Selama ini ASEAN dan beberapa negara lain memiliki payung hukum yang hanya berupa ratifikasi yang implementasi atau penerapannya tergantung masing-masing negara melalui undang-undang (UU) yang didasarkan pada kondisi masing-masing negara.

Menurut penulis, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan terorisme di ASEAN tidak bisa dilakukan secara parsial dan case by case atau kasus per kasus.

ASEAN perlu kesepakatan dan penerapan peraturan yang sama dalam pencegahan dan penindakan dua extraordinary crime itu.

ASEAN harus menyepakati sanksi yang tegas terhadap negara-negara anggotanya.
Harus ada sanksi internasional yang disepakati negara-negara ASEAN, apakah itu sanksi perdangangan ataukah sanksi lainnya.

Terkait kejahatan narkoba, ASEAN memang telah memiliki beberapa kesepakatan antar-negara dan membentuk badan ASOD (ASEAN Senior Officials on Drugs Matters).

Badan ini mewadahi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba).

ASOD memiliki beberapa peran dan tugas, antara lain melaksanakan ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs.

Tapi, semua itu belumlah cukup. Harus dibentuk aturan bersama yang akan menjadi payung hukum bagi negara-nagara ASEAN dalam bertindak bersama mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

Enam di antara 10 negara ASEAN juga telah meluncurkan pakta kerja sama intelijen untuk melawan terorisme berbasis radikalisme-ekstremisme agama di kawasan Asia Tenggara pada 25 Januari 2018.

Keenam negara itu ialah Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura.

Pakta bernama 'Inisiatif Our Eyes' itu juga mengatur tentang peningkatan hubungan kooperatif intelijen enam negara a
ASEAN untuk menghadapi berbagai isu keamanan lainnya.

Tapi, itu saja belum cukup. Perlu dibuat payung hukum bersama 10 negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme.

Alhasil, 10 menteri luar negeri ASEAN perlu segera bertemu untuk membahas pembentukan payung hukum bersama ASEAN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan terorisme yang merupakan extraoedinary crime itu. Kejahatan luar biasa tak bisa diatasi dengan cara-cara biasa.

* Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH: Kandidat profesor pada sebuah universitas di Filipina.