Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Perlu Payung Hukum Bersama Pemberantasan Narkoba dan Terorisme di ASEAN

Tapi, itu saja belum cukup. Perlu dibuat payung hukum bersama 10 negara ASEAN dalam menanggulangi terorisme.

Perlu Payung Hukum Bersama Pemberantasan Narkoba dan Terorisme di ASEAN
Ist
Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH. 

Kekuatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang berbasis di Filipina selatan telah dijadikan salah satu basis teroris dan ikut memicu aksi-aksi teror di Asia Tenggara. 

ISIS berencana membangun jaringan dengan menggabungkan antara Islamic State Phillipines, Islamic State Malaysia, dan Islamic State Indonesia di bawah pimpinan Mahmud Ahmad yang merupakan bagian dari struktur ISIS pusat di Irak.

Pembajakan kapal dan penyanderaan anak buah kapal (ABK) yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf masih sering terjadi di wilayah perbatasan perairan Malaysia-Indonesia-Filipina.

Bahkan ABK Indonesia sering menjadi korban penyanderaan.

Beberapa negara ASEAN menurut Jose Mervin merupakan mata rantai dari base camp ISIS, yang dianggap banyak memiliki kelemahan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme karena tidak didukung teknologi yang mumpuni dalam tindakan pencegahan, di antaranya Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Dalam kerangka itulah penulis memandang perlunya penerapan satu peraturan di ASEAN dalam upaya mencegah dan memberantas perdagangan gelap narkoba. Juga pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Selama ini ASEAN dan beberapa negara lain memiliki payung hukum yang hanya berupa ratifikasi yang implementasi atau penerapannya tergantung masing-masing negara melalui undang-undang (UU) yang didasarkan pada kondisi masing-masing negara.

Menurut penulis, penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan terorisme di ASEAN tidak bisa dilakukan secara parsial dan case by case atau kasus per kasus.

ASEAN perlu kesepakatan dan penerapan peraturan yang sama dalam pencegahan dan penindakan dua extraordinary crime itu.

ASEAN harus menyepakati sanksi yang tegas terhadap negara-negara anggotanya.
Harus ada sanksi internasional yang disepakati negara-negara ASEAN, apakah itu sanksi perdangangan ataukah sanksi lainnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas