Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Gus Yaqut, Harmoni itu Artinya Menegakkan Hukum!

Menteri Agama Gus Yaqut diharapkan lebih bijak lagi dalam mengeluarkan statemen agar tak terpeleset.

Gus Yaqut, Harmoni itu Artinya Menegakkan Hukum!
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. 

Gus Yaqut, Harmoni itu Artinya Menegakkan Hukum!

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc., M.A*

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Agama (Menag) yang baru, KH. Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), berada dalam pusaran polemik. Sehari paska pelantikan memang membawa angin segar bagi kelompok minoritas. Terlebih dari nonmuslim. Kunjungannya ke Gereja Kristen Semarang di Perayaan Natal, cukup memberikan harapan baru bagi kehidupan harmoni antar umat beragama.

Semangat Menag baru ini terlihat menggebu-gebu. Sampai-sampai nyaris membuat gelisah umat muslim sendiri. Terlihat dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, yang berusaha mengingatkan agar Gus Yaqut lebih berhati-hati, terlebih terkait Syi’ah dan Ahmadiyah.

Bagi Anwar Abbas, Syi’ah itu berbeda dari Sunni. Bila Syi’ah berwatak revolusioner, Sunni lebih moderat. Dalam suatu kesempatan, KH. Said Aqil Siradj (Ketum PBNU) menilai Syi’ah di Indonesia itu berbahaya, namun hari ini masih belum. Jika Anwar Abbas melihat dari karakter gerakannya, Kiai Sa’id dari momentum politiknya.

Untung saja, Gus Yaqut segera melakukan klarifikasi. Maksud utama pernyataannya yang sempat kontroversial, yakni melindungi Syi’ah dan Ahmadiyah, adalah sebagai warga negara. Kemenag akan menjadi fasilitator dialog dan perbedaan. Sebab, melindungi Syi’ah dan Ahmadiyah sebagai “keyakinan” berbeda dari melindungi mereka sebagai warga negara (citizen).

Sebagai warga negara, setiap tubuh dan jiwa dilindungi oleh negara dan hukum. Sebagai warga negara, banyak pasal dalam undang-undang yang menjamin hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Misal, Pasal 28 UUD 1945, Psal 28E ayat 3 UUD 1945, dan Pasal 24 ayat 1 UU HAM.

Sebaliknya, melindungi Syi’ah dan Ahmadiyah sebagai “keyakinan” tidak bisa ditimbang, dinilai, dijustifikasi berdasarkan pasal dan undang-undang. Keyakinan ditimbang dengan keyakinan. Syi’ah dan Ahmadiyah diukur dari sudut pandang Sunni. Hal ini wilayah kerja para ulama melalui MUI/ PBNU/PP muhammadiyah, dan bukan Menteri Agama.

Logika Prof. Azyumardi Azra pada Forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (15/12/2020) dapat jadi pertimbangan. Menurut Azra, “di wilayah mayoritas Kristen protestan, orang Katolik sulit membangun gereja. Di wilayah mayoritas Katolik, orang Kristen protestan menderita hal serupa.” Perilaku sosial ini karena masyarakat kita masih menggunakan neraca timbangan “keyakinan”, belum bergeser pada ranah hukum positif, pasal dan undang-undang.

Klarifikasi Gus Yaqut cukup melegakan, walau sebelumnya betul-betul mendebarkan jantung. Klarifikasinya tampak mulai adanya pembenahan cara pandang dalam melihat keragaman agama maupun sekte dalam agama. Ada enam agama resmi di Indonesia, tetapi sekte dalam agama sangat banyak sekali.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas