Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribunners
Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tribunners / Citizen Journalism

Tepatlah Memilih Kapolri

Memilih seorang Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden.

Editor: Setya Krisna Sumarga
zoom-in Tepatlah Memilih Kapolri
(Dok. Divisi Humas Polri)
Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo saat konferensi pers di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020). 

OLEH : PETRUS SELESTINUS,  Koordinator TPDI & Advokat Peradi

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus (pos kupang)

BEREDAR pemberitaan di sejumlah media sosial Presiden Jokowi menunjuk Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang akan pensiun 25 Januari 2021.

Meskipun belum terkonfirmasi, namun yang perlu dipikirkan kita semua adalah bagaimana Presiden seharusnya menunjuk secvara tepat Kapolri baru.

Penunjukan yang bisa menjawab kebutuhan negara ke depan, melihat dinamika politik yang berkembang saat ini.

Baca juga: Politikus PDIP: Konon Calon Kapolri Menguat ke Listyo Sigit Tapi kan Namanya Politik Bisa Berubah

Baca juga: Amien Rais: Saya Yakin Pak Jokowi Pilih Listyo Sigit Jadi Kapolri, Paling Nyaman dan Aman

Baca juga: Politikus PKB Prediksi Jokowi Bakal Ajukan Nama Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri

Karena memilih seorang Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden.

Secara mekanisme usulan dari Kompolnas, diuji kelayakan dan kepatutan di DPR, kemudian dikirim ke Presiden untuk disetujui, agar Presiden tak terjebak pola rekrutmen seperti membeli kucing dalam karung.

Di tengah munculnya radikalisme, intoleransi dan terorisme berbasis ormas radikal dan khilafah, maka Kapolri pasca Jenderal Idham Azis, adalah tipe atau karakter Kapolri yang membawa visi negara menjaga NKRI.

BERITA REKOMENDASI

Ia harus tidak kenal gigi mundur. Adalah tidak realistis sosok Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk jabatan Kapolri.

Ia tidak punya track record yang dibanggakan yang menjadi kredit point untuk jabatan Kapolri. Apalagi selama menjadi Kabareskrim, terjadi masalah mismanagement dalam penanganan kasus Djoko S Tjandra.

Dua jenderal polisi menjadi tumbal akibat salah urus keresersean. Selain itu Kapolri baru 2021 ke depan harus mampu mewujudkan komitmen nasional dan internasional negara dalam menjaga ketertiban umum dan ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi/.

Juga menjaga NKRI dari ancaman ideologi khilafah, radikalisme, intoleransi dan terorisme demi mewujudkan ketertiban dunia sebagai komitmen internasional. 

Karena itu tepatlah teori Irjen Pol Moh Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, yang menegaskan menghadapi ormas radikal "tidak ada gigi mundur".


Inilah yang harus menjadi style Polri ke depan, dan sosok yang bertekad tidak ada gigi mundur seperti inilah yang layak jadi Kapolri, sesuai kebutuhan negara pada saat ini.

Oleh karena itu sebelum terlambat dan masih ada waktu, Kompolnas dan Komisi III DPR sebaiknya membuka kotak pengaduan menampung informasi masyarakat.

Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas