Puji Syukur, Akhirnya Program Strategis Kemenag Muncul

Gus Ami dengan lantang meminta Nadiem Makarim diganti. Apa alasan paling sederhana dan mudah dimengeriti oleh publik? Jawabannya seperti disampaikan oleh politisi dari Fraksi Golkar tersebut. Kemendikbud mengelola uang Rp. 300 triliun lebih, sedangkan Kemenag hanya Rp. 50 triliun lebih.

Sejatinya, politik anggaran bukan semata-mata hanya persoalan rebutan uang. Politik anggaran adalah persoalan sejarah sekaligus cita-cita kebangsaan kita di masa depan. Semuanya tampak belum jelas. Ataukah kita pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi?

Dua tahun yang lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa 80 persen teroris berasal dari Sekolah Umum. Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Brigadir Jenderal (Purn), Anton Tabah, mengatakan hanya 5 persen alumni sekolah berbasis agama yang terlibat terorisme (Viva, 8/6/2016).

Fakta sejarah ini mengundang pertanyaan paling mendasar, sebenarnya apa yang Kemendikbud perbuat, dengan anggaran dananya yang selalu besar dari Pemerintah Pusat? Pertanyaan senada juga bisa diarahkan pada Kemenag, strategi politik apa lagi yang harus dilakukan agar keadilan dalam politik anggaran itu tercapai?

Dengan data dari MUI, semestinya Kemendikbud sadar diri bahwa dirinya “gagal” menjawab kebutuhan dasar kebangsaan kita. Begitu pun, pandangan dari Ace Hasan Syadily, Kemenag harus berjuang lebih keras lagi. Hal ini bukan semata soal angka dan nominal, melainkan juga idealisme kebangsaan kita. Tidak diragukan lagi sejarah pesantren dalam berkontribusi pada negara, namun inilah kenyataan ketika negara bersikap tidak adil pada pesantren, bahkan dalam hal politik penganggaran.

Akhir kata, puji syukur bagi Allah swt., karena Kemenag baru telah memiliki perhatian tinggi terhadap pesantren, sekalipun perjuangan masih panjang. Mungkin tahun 2021 ini, jatah Kemenag kecil dibanding Kemendikbud. Tetapi, tahun-tahun yang akan datang adalah peluang untuk menyusun strategi baru. Setidaknya untuk mewujudkan keadilan politik anggaran. Wallahu a’lam.

*Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon.