SESUAI dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa tahapan Pilpres oleh KPU akan dimulai bulan Juli 2022 atau 20 bulan sebelum pencoblosan pada Maret tahun 2024.

Sementara itu, ambang batas pemilihan Presiden atau Presidential Threshold untuk dapat mencalonkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 20% kursi DPR RI, atau setidaknya 115 Kursi DPR RI.

Ketua Deklarasi Capres-Cawapres Megawati-Prabowo Subiyanto di Pilpres 2009, H Mochtar Muhammad, menyatakan, Pilpres 2024 ini akan mempengaruhi perolehan kursi parlemen, baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kab, bahkan mempengaruhi Pilgub dan Pilkada Kota Kabupaten karena pengaruh ekor jas. Sehingga hampir bisa dipastikan, masing-masing partai koalisi akan berebut memaksakan kadernya menjadi Capres atau Cawapres.

Ia juga memprediksi, semua partai yang mengusung kader dalam pilpres 2024 akan lolos parliamentary threshold, atau ambang batas untuk dapat masuk ke parlemen.

Sementara, partai yang tidak mampu mengusung kader dalam Pilpres 2024 berpotensi besar untuk tidak lolos Parliamentary Treshold atau akan hilang dari parlemen.

Karena setiap Partai menginginkan dampak pengaruh ekorjas pencalonan presiden. Jika kita melihat perkembangan politik hari ini, maka arah koalisi pilpres dapat teridentifikasi pada 4 poros gravitasi politik.

"Poros pertama adalah Poros Teuku Umar (Megawati Soekarno Putri). PDI Perjuangan saat ini sudah memenuhi persyaratan pencalonan presiden. PDI Perjuangan saat ini memiliki 128 Kursi di DPR RI yang mana ambang batas minimal untuk mencalonkan calon presiden adalah 115 kursi DPR," ungkap H Mochtar Muhammad.

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari PDI Perjuangan akan ditentukan oleh ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sesuai dengan amanat kongres Partai PDI Perjuangan tahun 2019 di Bali.

Sebagai satu-satunya Partai yang sudah dapat mengusung Calon Presiden sendiri, maka Poros Teuku Umar akan menjadi gravitasi utama pada gelaran pilpres 2024.

Partai-partai lain yang tidak memiliki Kader untuk nyapres, besar kemungkinan akan merapat bersama Poros Teuku Umar.

"Poros kedua adalah Poros Hambalang (Prabowo Subianto). Partai Gerindra saat ini hanya memiliki 75 Kursi di DPR RI dan masih harus melakukan koalisi dengan partai lain apabila ingin mencalonkan pasangan calon Presiden," jelas H Mochtar Muhammad.

Jika melihat kemesraan Partai Gerindra kebelakang, maka koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mungkin saja bisa berulang kembali. Saat ini PKS memiliki 50 kursi di DPR RI.

Jika partai lain harus bergabung dengan poros hambalang, maka partai yang mungkin adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kedekatan kader Gerindra, Sandiaga Uno dan Ketua Umum PPP, Suharso Manoarfa bisa menjadi kunci merapatnya kubu PPP ke poros Hambalang.

PPP saat ini memiliki 19 kursi di DPR RI, artinya jika ketiga partai sepakat membentuk koalisi, maka akan berjumlah 144 Kursi. Dari ketiga Partai tersebut, kemungkinan besar nama Capres dan cawapres yang muncul adalah Prabowo subianto, Sandiaga Uno, kemudian Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, serta Menteri BUMN Erik Tohir juga bisa masuk dalam poros Hambalang. Untuk Partai Persatuan Pembangnan (PPP) bisa saja bergeser dengan poros Teuku Umar, mengingat kedekatan Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri dengan ketua umum PPP, Soeharso Monarfa.