Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Seleksi Kepegawaian di KPK

Hanya Sekadar Tes di KPK? Awas Oversimplistis

KPK menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hanya Sekadar Tes di KPK? Awas Oversimplistis
Tangkap layar kanal YouTube Baitul Maal Hidayatullah
Ahli Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel 

Oleh: Reza Indragiri Amriel
Ahli Psikologi Forensik

TRIBUNNERS - KPK menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Media mengabarkan, puluhan pegawai tidak lulus dan mungkin diberhentikan. KPK sendiri menyerahkan masa depan 75 orang itu ke PANRB dan BKN.

Persoalannya, apakah nasionalisme bisa ditakar hanya dengan mengandalkan tes? Dan apakah layak jika nasib seseorang ditentukan sepenuhnya hanya berdasarkan tes?

Banyak peneliti yang mengingatkan bahwa nasionalisme sejatinya punya makna lebih luas dari 'sekedar' urusan ideologi.

Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh rasa cinta Tanah Air, yaitu tingkat kejahatan, perusakan fasilitas publik, pembajakan musik, dan korupsi.

Baca juga: Apa Kata Menteri Tjahjo Soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Asesmen?

Sayangnya, hal-hal semacam itu cenderung terlupakan, sehingga jiwa kebangsaan ditinjauh sebagai masalah ideologi 'semata'.

Dengan penyempitan makna seperti itu, maka tidak lulus tes bermakna tidak cukup berwawasan kebangsaan alias tidak nasionalis.

Karena tidak nasionalis, maka yang bersangkutan adalah cikal-bakal pengkhianat. Karena berpotensi makar, maka harus dipecat. Ini penarikan simpulan sekaligus penyederhanaan langkah yang overdosis.

Tes memang penting. Apalagi bagi penegak hukum, sangat baik jika tes dilakukan secara berkala. Di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, misalnya, saya merekomendasikan agar assessment dilakukan paling sedikit dua tahun sekali.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: Malvyandie Haryadi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
  Loading comments...
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas