Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribunners
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Tribunners / Citizen Journalism

Dana Abadi Pesantren dan Tim Pendampingannya

Dana abadi pesantren untuk tujuan dakwah keagamaan pesantren dan pengembangan masyarakat di lingkungan pesantren

Dana Abadi Pesantren dan Tim Pendampingannya
Istimewa
KH. Imam Jazuli, Lc. MA, Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon. 

Dana Abadi Pesantren dan Tim Pendampingannya

Oleh: KH. Imam Jazuli*

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 82 tahun 2021, tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Perpres ini memberikan payung hukum, serta sekilas mekanisme intensitas antara negara dan warganya. Kedua unsur ini berjalan ke arah tujuan yang sama; pembangunan negeri.

Kepentingan mendasar negara adalah pembangunan kualitas pendidikan, sebagaimana amanah UUD 1945 Pasal 3 ayat 1 dan 2. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakannya. Upaya tersebut diwujukan dengan dana abadi pesantren, yang merupakan alokasi khusus untuk pesantren dan bersumber dari dana abadi pendidikan (Pasal 1 ayat 1).

Sekalipun berasal dari dana abadi pendidikan, Perpres 82/2021 nyatanya tidak sekedar untuk pendidikan, melainkan juga untuk tujuan dakwah keagamaan pesantren dan pengembangan masyarakat di lingkungan pesantren (Pasal 3). Dengan begitu, dimensi pembangunan negeri yang diupayakan pemerintah melalui Perpres sangat luas. Pemerintah membayangkan totalitas pembangunan melalui sebagian ‘kecil’ dari dana abadi pendidikan.

Berbicara upaya-upaya pemerintah berdasarkan perpress ini tidak sebatas bantuan berupa uang dan barang, melainkan juga pemerintah bisa hadir dengan memberikan bantuan jasa pada pesantren (Pasal 5). Dengan begitu, pesantren tidak saja bisa mengharap bantuan barang dan uang, tetapi juga jasa pemerintah.

Bantuan berupa uang dan barang dari pemerintah untuk pesantren bisa saja terbatas, sesuai kemampuan uang negara/APBN/APBD (Pasal 8 ayat 1 dan 9 ayat 1 dan 2). Namun, bantuan jasa bisa terbuka lebih luas lagi. Jasa itu sendiri adalah perkara immaterial, bisa juga bersifat intelektual dan psikologis. Berbeda dari uang dan barang yang jelas-jelas material.

Bantuan jasa dari pemerintah jauh lebih mendesak di mata pesantren. Sebab, realitasnya adalah pesantren sangat besar secara kuantitas dan beragam secara kualitas. Satu pesantren dan pesantren lain memiliki kompetensi dan potensi berbeda-beda. Jika pemerintah tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pesantren, maka distribusi bantuan barang dan uang akan timpang dan tidak adil.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan bahwa dana diambil dari APBD dan disalurkan melalui mekanisme Hibah. Setiap orang sadar bahwa APBD dan APBN terbatas, sementara mekanisme Hibah sangat subjektif dan bergantung pada kondisi psikologi pemerintah. Jika satu pesantren lebih dekat pada pemerintah dibanding pesantren lain, maka yang dekat lebih berkesempatan mendapatkan hibah, dibanding yang jauh, atau bahkan tidak tahu cara mendekati pemerintah.

Jasa yang paling dibutuhkan oleh pesantren dari pemerintah, berdasarkan bunyi pasal perpres 82/2021 sendiri, adalah jasa pendampingan. Tim pendamping sangat dibutuhkan untuk mengawal dana abadi pesantren ini agar betul-betul terdistribusi dengan merata, sehingga keadilan sosial bagi seluruh pesantren di Indonesia tercapai.

Halaman
12
Editor: Husein Sanusi
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas