Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Darurat, Perlu Cepat Terbitkan Izin Vaksin Nusantara
Berdasarkan data terbaru, persentase kasus positif di ibu kota sepekan terakhir di angka 12 persen.
Editor: Toni Bramantoro
OLEH: Dar Edi Yoga
Positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terus menanjak.
Berdasarkan data terbaru, persentase kasus positif di ibu kota sepekan terakhir di angka 12 persen. Sementara, persentase kasus positif secara total 11,5 persen.
Angka ini jauh dari standar organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menetapkan persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, total penerima dosis pertama saat ini 12.567.757 orang (124,6 persen). Lebih rinci, 70,6 persen merupakan warga dengan KTP DKI dan 29,4 persen warga KTP non DKI.
Total penerima dua dosis mencapai 10.736.966 orang (106,5 persen). Sebanyak 73,9 persen merupakan warga KTP DKI dan 26,1 persen warga KTP non DKI.
Data sementara penerima vaksinasi booster (dosis ketiga) sampai saat ini sebanyak 4.111.754 orang.
Jika melihat data itu, terlihat penurunan jumlah orang yang bersedia menerima vaksin konvesional. Tentu menarik untuk mencari penyebab masyarakat tidak lagi antusias mengikuti program vaksinasi pemerintah.
Mungkin masyarakat sudah bersikap masa bodoh. Tambahan lagi, ada anggapan bahwa vaksinasi hanya 'permainan'.
Pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy, pernah menyatakan, kekuatan bisnis dan mafia vaksin menyebabkan pemerintah terutama Kementerian Kesehatan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.
"Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik. Jadi semua berkaitan tentang kekuatan bisnis (vaksin), tidak ada yang tidak berkaitan dengan kekuatan bisnis,” ungkapnya.
Ironisnya, di sisi lain pemerintah kurang antusias mendukung pengembangan vaksin karya anak bangsa yang penelitiannya dipimpin Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto.
Vaksin yang dinamakan Nusantara itu sudah terbukti lebih manjur mengatasi Covid-19. Selain itu, bersih dari kepentingan bisnis maupun oligarki politik.
Ada fakta yang belum diketahui umum bahwa Vaksin Nusantara telah menarik perhatian negara-negara asing.
