Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Reformasi Subsidi Energi, Redam Tingginya Migas 2023
Mempertimbangkan tren konsumsi BBM, baiknya pemerintah segera buat kebijakan mengantisipasi tekanan terhadap APBN pada sisi subsidi energi tahun 2023.
Editor: Theresia Felisiani
Oleh: MH Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI
TRIBUNNEWS.COM - Berbagai lembaga energi nasional dan internasional pada Juni dan Juli 2022 lalu telah menyampaikan forecasting energi dunia pada tahun 2023.
SKK Migas memperkirakan harga minyak tahun 2023 masih berada di level USD 100 per barel.
Tingginya harga ini masih dipengaruhi oleh konflik Rusia dan Ukraina yang belum mereda.
Selain itu, membaiknya pandemi Covid-19 membuat permintaan akan minyak dunia meningkat.
Badan Energi Internasional (The International Energy Agency) menyatakan permintaan minyak dunia akan naik lebih dari 2 persen ke rekor tertinggi 101,6 juta barel per hari (bph) pada 2023. Perkiraan yang sama dirilis oleh OPEC+ pada Juni lalu. Mereka menyatakan suplai minyak global akan naik di level 100- 102 juta barel per hari.
Dengan mempertimbangkan forecasting berbagai lembaga kredibel terhadap volume produksi dan harga minyak bumi dunia, tampaknya kita akan mengalami situasi yang kurang lebih hampir sama dengan tahun ini terkait minyak bumi dunia.
Baca juga: BPH Migas: Mobil Kapasitas Mesin di Atas 1.500 cc Diusulkan tidak Boleh Beli Pertalite
Padahal di tahun 2022 ini APBN kita menghadapi beban berat subsidi energi akibat naiknya harga minyak bumi dunia. Kita menambahkan alokasi subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun dari plafon awal sebesar Rp. 134 triliun (Rp. 77,5 triliun LPG dan BBM serta listrik Rp. 56,5 triliun), dan tambahan alokasi pembayaran kompensasi BBM dan Listrik sebesar Rp. 275,0 triliun dari semula hanya Rp. 18,5 triliun.
Tambahan kompensasi itu diperuntukkan kompensasi BBM sebesar Rp. 234,0 triliun serta kompensasi listrik sebesar Rp. 41,0 triliun.
Selain itu pemerintah harus melunasi biaya kompensasi energi tertanggung tahun 2021 lalu sebesar Rp. 108,4 triliun dengan rincian sebesar Rp. 83,8 triliun untuk BBM dan Rp. 24,6 triliun untuk listrik.
Selain persoalan harga minyak bumi tahun depan kita perkirakan akan tetap tinggi, potensial beban subsidi akan bertambah jika melihat tren konsumsi BBM dan listrik yang akan naik seiring dengan terus membaiknya keadaan ekonomi domestik.
Gap harga yang cukup senjang antara harga Pertalite dan Pertamax berpeluang migrasi konsumsi pertalite akan lebih besar, sehingga kebutuhan konsumsi terhadap pertalite akan semakin meningkat.
Secara alamiah kecenderungan konsumsi pertalite terus naik.
Pada tahun 2017 konsumsi pertalite sebanyak 14,5 juta kiloliter, tahun 2018 naik menjadi 17,7 juta kiloliter, dan tahun 2019 kembali naik menjadi 19,4 juta kiloliter.
