Oleh: Yapit Saptaputra
Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025

Pendulum perekonomian dunia masih belum menuju kearah yang lebih baik, dan sebagai salah satu Negara yang ketahanan energinya masih bergantung pada produk impor baik Crude/BBM maupun LPG, Indonesia masih bersusah payah untuk melepaskan diri dari defisit neraca berjalan karena proses jual belinya masih menggunakan mata uang asing.

Harga Contract Price (CP) Aramco untuk bahan baku LPG (Propane & Butane) rata-rata tahun 2022 $777/MT* masih diatas asumsi awal perhitungan penghitungan Subsisi BBM tahun 2022 sebesar $569/MT dengan nilai subsidi LPG tahun 2022 sebesar Rp.134.7 triliun.

Tahun 2023 sendiri kebutuhan atas LPG 3 Kg sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 8Jt MT dengan besaran nilai subsidi Rp.117,4 triliun turun 12.4 persen dimana 80% kebutuhan LPG berasal dari impor. Secara nilai subsidi masih berpotensi meningkat ditengah ketidakjelasan arah perekonomian dunia.

Urgensi Produk Substitusi LPG

Konversi minyak tanah tahun 2007 yang berhasil dilakukan untuk menghindari beban subsidi seolah tidak ada hasilnya. Subsidi LPG makin membengkak karena pola distribusinya masih terbuka dan banyak menyasar kepada kalangan yang tidak berhak.

Diperlukan upaya-upaya yang sustain dalam hal mencari sumber energi untuk masyarakat dengan mengandalkan domestic energy resources. Maka diperlukan usaha progresif untuk menyediakan energi substitusi bagi masyarakat sesegera mungkin.

Energi subsitusinya bisa berupa gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai program hilirisasi batubara sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan DME sangat mungkin dimanfaatkan untuk menggantikan LPG. Hal tersebut dikarenakan DME memiliki sifat-sifat dasar yang tidak terlalu berbeda dengan LPG dan merubah spesifikasi teknik tabung LPG.

Sebagai pioneer proyek gasifikasi terletak di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang dikerjakan bersama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero) dan Air Products & Chemicals Inc (APCI), perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat. Namun target produksinya sendiri masih cukup lama yakni tahun 2028.

Program lain adalah program kompor induksi yang sejak awal tahun gencar dilakukan oleh PT PLN (Persero) dikarenakan adanya kondisi over supply listrik. Diperkirakan sekitar 15 juta penambahan rumah tangga akan menggunakan kompor induksi, uji coba sudah dilakukan namun publik dikejutkan dengan dibatalkan program tersebut secara resmi oleh PLN.

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas buang dalam rangka mendukung Paris Agreement, maka dilakukan persiapan-persiapan untuk menggeser ketergantungan dari fossil energy menuju renewable energy.

Jika dikaitkan dengan upaya-upaya menekan subsidi LPG, agar sejalan dengan transisi energi, maka peningkatan gas bumi domestik khususnya untuk sektor rumah tangga harus ditingkatkan. Jaringan Gas Kota untuk sektor rumah tangga menjadi hal urgent yang harus dilakukan oleh Pemerintah.

Ini merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah mengoptimalkan penggunaan gas bumi untuk rumah tangga sebagai produk subsitusi LPG kepada masyarakat.

Jargas sendiri akan berorientasi tidak hanya kepada kalangan yang selama ini menikmati LPG subsidi namun akan secara luas dinikmati oleh kalangan umum. Pola distribusinya juga diarahkan kepada rumah tangga, bukan perorangan. Upaya kontrolnya akan lebih terkelola lebih baik.