Tidak semua ponsel yang masuk ke Tanah Air bisa melewati CEIR, karena hanya ada empat pintu, lewat Perindustrian untuk IMEI yang didaftarkan produsen lokal dan importir resmi, kedua lewat pintu Kominfo khusus tamu negara, VIP, VVIP perwakilan negara asing/organisasi internasional dan keperluan pertahanan keamanan.

Baca juga: LG Display Akan Pasok Panel OLED untuk iPhone 14 Pro

Pintu yang ketiga dari Ditjen Bea & Cukai berupa ponsel bawaan, jastip (jasa titipan) dan barang kiriman dari luar negeri, lalu pintu keempat lewat operator seluler.

Yang terakhir ini contohnya saat pertemuan Forum G20 atau berbagai kegiatan internasional lain, turis, dengan kartu SIM khusus yang berlaku hanya 90 hari, yang dapat diperpanjang.

Pengendalian IMEI lewat SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri, sebenarnya upaya pemerintah melindungi masyarakat, lalu mengurangi angka kriminalitas, iklim usaha kondusif, persaingan usaha sehat dan peningkatan daya tarik investasi.

Bagi negara, upaya ini memberantas ponsel ilegal, menjaga keamanan negara, mengurangi potensi kehilangan pendapatan negara akibat impor ilegal dan berpotensi kurangnya pendapatan negara dari pajak pembukaan blokir.

Beli di Indonesia saja

Selain itu, jika tidak membeli di Indonesia, yang dibayarkan konsumen sebenarnya lebih mahal. Sebagai contoh, jika membawa dari luar negeri sebagai ponsel bawaan – diizinkan peraturan tetapi hanya dua buah dan harga maksimal 500 dollar AS – kalau ingin dibuka harus membayar berbagai pajak.

Bea Cukai menyebutkan, keduanya harus membayar bea masuk 10 persen atau Rp 1,9 juta, PPH pasal 22 sebesar 10% = Rp 1,9 juta dan PPN 11% (Rp 2,299 juta), yang kalau digabungkan pajaknya menjadi 33,1%, jumlahnya Rp 6,289 juta dari harga pembelian Rp 19 juta.

Santo beli ponsel BM dengan harga Rp 300.000 lebih murah dari gerai resmi. Kalau ia bayar pajak seperti disebut petugas Bea Cukai, berarti ia membeli ponsel itu hampir Rp 6 juta lebih mahal dibanding harga resmi.

Baca juga: Pengguna iPhone Geram, Selesai Upgrade iOS 16 Fitur Face ID Mendadak Tak Bisa Dipakai

Ponsel jadi buah simalakama, dipakai tidak bisa, bayar pajak membuat sakit perut. Santo balik lagi ke gerai tempat membeli ponsel, lalu OK, ia bayar Rp 450.000 untuk unlock setahun, meski dengan Rp 600.000 janjinya bisa unlock selamanya.

Kontrol ketat yang dilakukan lewat CEIR jadinya terkesan agak kendor, seperti ungkap dua agen resmi yang ketika memasukkan daftar 200.000 IMEI iPhone, saat keluar daftarnya bertambah dengan 50.000, yang entah milik siapa. Hal ini tercermin dari konsumen yang membeli ponsel dari gerai resmi, namun tidak bisa diaktifkan sejak membeli, seperti kasus Ruddy.

Sementara kini untuk ponsel yang didaftarkan sebagai milik turis saat ini bisa dilakukan kios-kios ponsel – tidak hanya khusus outlet tertentu yang di bawah kendali operator – yang juga menjual ponsel BM.

Kios-kios ini akan angkat tangan ketika konsumen mengadu, dan hanya mengusulkan proses unlock seperti yang ditawarkan di beberapa market place.

Ada ratusan orang lain yang sama dirugikan, mayoritas pembeli iPhone 13 dan iPhone 14 yang membeli ponsel BM tanpa diberitahu kondisinya, termasuk yang membeli ponsel dari satu gerai resmi.

Semua penjual angkat tangan, meski ada yang mau mengembalikan harga pembelian, tetapi tidak penuh. Ponselnya masuk golongan ponsel bekas. (*)

*) Moch S Hendrowijono adalah pengamat telekomunikasi digital dan mantan wartawan senior Harian Kompas