Oleh karena itu diperlukan sikap keberpihakan, keterlibatan dan partisipasi secara kolaboratif semua pihak, semua stakeholder. Mari kita  bangun kemitraan dan mendasain bersama model pencegahan TPPO yang lebih baik, karena TPPO ini menyangkut kultur masyarakat dan menyangkut martabat manusia dengan segala aspek kehidupannya.

Dukungan Politik Menkopolhukam

Sejumlah narasumber FGD hadir memberikan permikiran di Kupang antara lain, Irjen Pol. Rudolf Roja Deputi V Kemenko Polhukam, Ibu Pendeta Emi Sahertian (aktivis pemerhati korbanTPPO), Petrus Selestinus (Koordinator TPDI), Wiliam Yani Nuwa Wea (Ketua IMPPI), Siwa (Kepala BP3MI NTT), Ibu Silvia R. Peku Jawang (Kadisnaker dan Kasatgas TPPO NTT) dan Romo Paschalis (Ketua KKPPMP, Batam).

Irjen Pol Rudolf Rodja, Deputi V Kemenko Polhukam dalam paparannya di FGD menegaskan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD memberikan dukungan politik yang penuh untuk Pencegahan dan Penangananan TPPO, karena pola kerja sindikat TPPO yang terorganisir dan melibatkan banyak pihak secara terstruktur dan sistimatis, membuat Aparat Penegak Hukum kewalahan menindak mereka.

Bagaimana sindikat ini dengan mudah keluar masuk setiap pintu dari hulu ke hilir sampai ke negara tujuan, karena jejaring sindikat TPPO sudah menguasai sistem di hulu dan hilir. Karena itu Menko Polhukam  Mahfud MD memberikan dukungan penuh dan atensi khusus dalam soal pencegahan dan pemberantasan TPPO, karena korbannya sudah banyak dan mencoreng wajah NKRI sebagai negara hukum yang berdaulat. 

Jenderal Polisi bintang dua asal NTT yang juga mantan Kapolda Papua ini dalam paparannya mengingatkan kepada siapa saja yang menabur, maka ia akan menuai, memberi pesan tegas kepada kita semua terutama para pelaku sindikat TPPO bahwa akan tiba saatnya sindikat TPPO diberantas dan digulung mulai dari pemain lapis atas sampai dengan pemain lapis bawah atau pelaku lapangan.

Dukungan Masyarakat

Wiliam Yani Wea, Ketua SP. IMPPI (Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia), dalam paparannya menyatakan prihatin dengan kejahatan perdagangan orang, karena di Malaysia banyak saudara kita dari NTT hidup dalam teror dan intimidasi majikan yang sangat kejam, mereka berada dalam posisi penjeratan hutang, hanya karena mereka berstatus ilegal.

SP IMPPI berafliasi dengan KSPSI AGN karena Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea yang sekaligus Presiden Buruh Asean (ATUC) sering mendapat pengaduan masalah buruh migran, sehingga komitmen dari pimpinan KSPSI untuk berperan serta memberantas mafia perdagangan manusia menurut William Yani Wea pendiri SP IMPPI dan juga mantan Anggota DPRD DKI dua periode ini, ada beberapa pemain lapangan yang juga adalah orang-orang NTT atau keluarga terdekat korban TPPO. Kita miris karena kita tidak berdaya dan membiarkan darah sesama anak bangsa dihisap oleh saudara sendiri tanpa rasa berdosa dan bersalah.

IMPPI sebagai organ profesional dalam mengadvokasi penanganan TPPO siap bekerja sama dengan Polda NTT dan semua elemen masyarakat lainnya secara kolaboratif demi NTT yang lebih baik ke depan.

Sementara itu Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dalam paparannya menekankan bahwa dukungan penuh Menko Polhukam dalam pemberantasan TPPO harus  direspons oleh kita semua dengan kerja kongkrit. Karena itu FGD yang diinisiasi oleh Polda NTT, harus dipandang sebagai respons positif Kapolda NTT untuk perang semeata melawan TPPO dengan membangun kemitraan dan kerjasama secara kolaboratif menyadarkan warga masyarakat NTT tentang bahaya TPPO bagi generasi muda NTT mendatang.

Petrus Selestinus, yang juga Koordinator Advokar Perekat Nusantara, menyatakan Perang Semesta melawan TPPO harus didasarkan pada semangat kebangsaan dan patriotisme yang tinggi karena sindikat TPPO sudah mengganggu kedaulatan negara dan kekuasaan pemerintahan negara untuk menegakan hukum dan HAM.

Diperlukan sikap keberpihakan dan peduli untuk membangun kesadaran masyarakat NTT di pedesaan yang merupakan pintu masuk utama dalam merekrut, menampung, mengangkut dst. TKI ilegal NTT ke daerah tujuan tanpa hambatan apapun. 

Karena itu semua Caleg DPR RI, DPD, DPRD, Cakada di NTT harus ikut berkontribusi dalam sosialisasinya mengkampanyekan bahaya TPPO bagi NTT, bagi Indonesia dan bagi dunia.