Pengangguran selama tahun 2013-2019 cenderung menurun (lihat Tabel). Pengangguran tahun 2013 sebesar 6,01 persen dan tahun 2019 sebesar 4,44 persen. Pada tahun 2020 karena faktor Pandemi Covdi-19, kemiskinan meningkat menjadi 5,59 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 pengangguran (TPT) turun sebesar 5,57 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka pengangguran nasional tahun 2022 yang sebesar 5,86 persen.

Secara keseluruhan kinerja perekonomian Provinsi Jateng periode 2013-2022 dapat dinyatakan baik. Pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 tahun 2020 kinerja perekonomian Jateng sempat terdampak namun kemudian sudah terjadi proses menuju pemulihan yang cukup cepat.

Baca juga: Pendidikan Cerdas untuk Indonesia Emas

Merawat Kinerja

Bagaimana cara merawat, meningkatkan dan mempercepat kinerja yang telah dicapai? Gubernur saat itu telah memberikan contoh nyata bagaimana selalu mengordinasi dan mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih baik sehingga berdampak lebih optimal. Pemangku kepentingan termaksud adalah pentahelix yang terdiri dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Semarang, KPwBI Solo, KPwBI Purwokerto dan KPwBI Tegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Semarang, OJK Solo, OJK Purwokerto dan OJK Tegal, Perguruan Tinggi (PTN/PTS), Asosiasi Pengusaha dan Perbankan, Komunitas Masyarakat serta Media Massa.

Disamping itu juga mampu mensinergikan dan mengolaborasikan program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dengan program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemkot) serta program kerja Pemerintah Pusat. Dengan sinergitas dan kolaborasi tersebut maka terjadi akselerasi progam pembangunan ekonomi di Jateng. Hal tersebut dapat diindikasikan dari kinerja makro ekonomi dalam 10 tahun terakhir semakin membaik.

Pertumbuhan ekonomi Jateng terus digerakkan dari konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dari sisi investasi, Pemerintah Jateng bersama Pemkab/Pemkot di Jateng telah menyusun kebijakan yang pro-investment (memfasilitasi investor) dan pro-job (membuka lapangan kerja). Investor asing dan domestik harus difasilitasi dari proses perizinan sampai dengan proses operasi/produksi. Kebijakan investasi yang disiapkan  harus dilanjutkan dan terus ditingkatkan agar dapat mempunyai daya tarik yang kuat bagi calon investor.

Jika investasi meningkat maka kesempatan kerja yang diciptakan akan lebih besar. Daya serap perekonomian Jateng terhadap tenaga kerja akan meningkat. Selanjutnya hal tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain keberhasilan dalam merealisasikan investasi akan mampu mendukung investasi pro-job sekaligus pro-poor.

Pemprov Jateng pada sepuluh tahun terakhir tidak hanya memperhatikan investasi yang berskala besar, baik dari jumlah modal, teknologi dan tenaga kerja, namun juga memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perhatian tersebut salah satunya diwujudkan dalam berbagai program agar UMKM naik kelas. Antara lain melakukan pendampingan dan membantu pemasaran melalui digital hingga Jateng berhasil melakukan ekspor hasil UMKM ke sejumlah negara.

Baca juga: SMKN Jateng dan Pendidikan Vokasi di Inggris

Catatan Penutup

Capaian kinerja perekonomian di Provinsi Jateng periode 2013-2022 (dan sampai Agustus 2023) tentu bukan karena menjadi prestasi Pemprov Jateng semata. Harus diakui dukungan Pemkab/Pemkot di Jateng juga memberikan andil yang nyata. Kontribusi pemangku kepentingan lain (pentahelix) juga menjadi faktor pendukung keberhasilan tersebut. Di sisi lain, jika ada kekurangan atau ada target yang belum dicapai maka gubernur saat itu menjadi penanggung jawabnya.

Harapan saya, Pj Gubernur Jateng tetap merawat kinerja perekonomian yang telah dicapai oleh Pemprov Jateng 10 tahun terakhir. Merawat dalam arti mengevaluasi, memperbaiki, melanjutkan dan mempercepat sehingga kinerja perekonomian tetap terjaga dan meningkat lebih baik. Pemkab/pemkot di Jateng serta pemangku kepentingan harus tetap mendukung Pj Gubernur sehingga momentum pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh gubernur sebelumnya tetap terjaga.