Dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini mewujud menjadi kekuatan luar biasa, yang memonitor ketat sehingga mudah terdeteksi berbagai tindakan yang menyimpang dari aturan permainan sekecil apapun.

Kamera ponoptisis dari rakyat menguak segala kecurangan, dan tipu muslihat, mengakali demokrasi demi kekuasaan. Para politisi, terutama yang masih berpikir menggunakan paradigma lama harus mempertimbangkan realitas dinamika sosial ini, yang kini terjadi hampir seluruh pelosok negeri.

Pertama, masyarakat saat ini makin mudah mendapatkan akses informasi dan komunikasi sehingga sekecil apapun tindakan penyalahgunaan kekuasaan misalnya, mudah dan sangat cepat diketahui oleh rakyat seluruh negeri.

Kedua, masyarakat Indonesia saat ini praktis bukan lagi menjadi konsumen berita. Masyarakat telah menjadi bagian sebagai pembuat berita sehingga sepak terjang oknum-oknum, yang mengotori pelaksanaan Pemilu hanya dalam hitungan detik tersebar ke seluruh negeri bahkan dunia. Wartawan-wartawan dadakan yang bermodal sederhana, seperangkat ponsel saat ini ada pada setiap tempat.

Sekedar perbandingan, sebagaimana diungkap Google, dalam survei terbarunya berjudul Think Tech, Rise of Foldable: The Nex Big Thing in Smarphone, jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat.

Jumlah itu berdasarkan perangkat yang terkoneksi internet, secara faktual melebihi angka penduduk. Artinya, ada penduduk yang memiliki lebih dari satu perangkat ponsel.

Data-data yang dirilis tahun 2023 itu selayaknya menjadi perhatian siapapun, yang mencoba "bermain-main" dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Rakyat Indonesia mengepung dengan kontrol sangat ketat sehingga sedikit saja terlihat indikasi kecurangan, seperti sikap tidak netral berbagai institusi negara akan menjadi viral di seluruh negeri.

Ketiga, hampir 25 tahun Indonesia memasuki era reformasi secara fakta sosial telah memberikan perspektif pemikiran baru. Masyarakat tak lagi terbelenggu dan terkungkung seperti di era Orde Baru.

Bahkan beberapa kalangan menyebutkan keberanian masyarakat saat ini sangat luar biasa dalam menyampaikan kritik dan perlawanan kepada berbagai pihak, yang dianggap melakukan tindakan yang merugikan kepentingannya; termasuk yang seharusnya netral ternyata menjadi partisan.

Tiga variabel -yang mungkin dapat ditambah lagi- seharusnya menjadi perhatian siapapun terutama para politisi yang menjadi pemeran penting pelaksanaan Pemilu.

Demikian pula KPU, Bawaslu yang menjadi pengawal harus bersikap netral dan imparsial. Saat ini praktis tak ada ruang sedikitpun untuk mencoba bermain-main dalam proses pelaksanaan Pemilu. Rakyat akan mengawasi sangat ketat seluruh pihak, yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu.

Jangan lagi kasus seperti kertas suara yang dikirim ke Taiwan, simulasi kertas suara Pilpres yang hanya 2 pasangan, pengerahan aparat desa, tidak terjadi lagi.

Demikian pula oknum Forkopimda yang 'berkoalisi' dengan salah satu pasangan Pilpres. Politisasi BLT, Bansos yang diklaim dari pribadi harus pula dihindari.

Kondisi dinamika luar biasa ini, perlu mendapat perhatian lebih serius lagi karena dapat berpotensi menjadi pemantik kekecewaan massal ketika masyarakat melihat dan merasakan kesewenang-wenangan, yang melabrak rambu-rambu hukum.