Oleh : Sugiat Santoso

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

SALAH satu cara melihat keseriusan sebuah partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat adalah konsistensinya dalam menjaga sikap atas pikiran dan perbuatannya.

Keseriusan itu membutuhkan konsistensi dan konsistensi bertautan erat dengan moral politik. Pun dalam moral politik tidak boleh ada persimpangan jalan antara perkataan dan perbuatan. 

Situasi ini tentu sangat relevan untuk melihat sikap yang tidak konsisten dari PDI Perjuangan yang hadir bak pahlawan dalam orkestrasi kritik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Padahal jika kita kembali membaca utuh risalah sidang, Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI merupakan inisator utama lahirnya UU HPP dengan keterlibatan Dolfie Othniel dalam memimpin panitia kerja (Panja) RUU HPP. 

Adapun Dolfie Othniel adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dengan lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter dan sektor jasa keuangan. 

Artinya sejak awal fraksi PDI Perjuangan di DPR RI sangat serius untuk menggolkan RUU HPP menjadi undang-undang. Selain alasan PDI Perjuangan merupakan partai pemenang dengan raihan kursi terbanyak di DPR dengan 128 kursi dari total 577 anggota. Juga Ketua DPR masa bakti 2019-2024 yaitu Puan Maharani dan Presiden RI masa bakti 2019-2024 yaitu Joko Widodo merupakan kader PDI Perjuangan.

Sehingga secara logika dengan penguasaan dominan PDI Perjuangan di eksekutif dan legislatif tidak ada kesulitan bagi partai berlambang banteng tersebut menggolkan RUU menjadi UU. Alasannya pada setiap prosesnya RUU tersebut bisa dihadirkan melalui usulan DPR (PDI Perjuangan) yang didukung oleh fraksi-fraksi partai koalisi pemerintah atau bisa pula dimunculkan lewat usulan pemerintah. 

Risalah Sidang RUU HPP

Jika kita membaca kembali risalah lahirnya UU HPP didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor PW/08529/DPR RI/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan pembahasan RUU dilakukan bersama Komisi XI bersama pemerintah.
 
Kala itu sidang pertama diputuskan dimulai tanggal 28 Juni 2021 dengan rapat kerja bersama Menteri keuangan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga kader PDI Perjuangan dengan agenda pembentukan Panja RUU dengan terpilihnya Dolfie Othniel menjadi ketua Panja RUU HPP. 

Pada kesempatan yang sama PDI Perjuangan memberikan pandangannya dengan argumentasi bahwa pembahasan RUU HPP didasari oleh kesadarakan akan pentingnya penguatan sistem perpajakan agar adil, sehat, efektif dan akuntabel agar APBN semakin mandiri dan bertahan ditengah kondisi yang tidak pasti. 
Pada konteks ketidakpastian ini tentu berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang kurang baik dan pertumbuhan ekonomi yang negatif sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang banyak “memukul” ekonomi banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Adapun pandangan mini Fraksi Partai Gerindra di DPR RI waktu itu menegaskan bahwa RUU HPP yang akan dibahas harus memperhatikan kepentingan masyarakat bawah dan pelaku UMKM sebagai basis penguatan ekonomi kerakyatan. Alasannya tentu berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak tidak boleh mengorbankan ekonomi rakyat kecil namun mengedepankan pengungkapan sukarela wajib pajak mampu memfasilitasi para wajib pajak yang memiliki itikad baik untuk patuh dan terintegrasi dalam sistem perpajakan berbasis mutual trust sehingga berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan yang berkelanjutan.

Pada perjalanan pengesahan RUU HPP yang diinisasi oleh PDI Perjuangan tersebut didukung oleh hampir semua fraksi di DPR RI (diluar PKS) serta menyatakan persetujuan terhadap pengesahan menjadi undang-undang. Bahkan disaat pengesahan pada rapat paripurna pengambilan keputusan Ketua Panja Dolfie Othniel memberikan pidato penegasan bahwa bahwa undang-undang ini terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 19 Pasal yang mengatur secara komprehensip terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen ditahun 2022 dan 12 persen ditahun 2025. Lebih lanjut, pengesahaan RUU HPP menjadi UU HPP yang disahkan pada 29 Oktober 2021.